ADINEGORO, METRO–Anggota Komisi VI DPR RI Andre Rosiade membantu keinginan pedagang Pasar Raya membangun kembali gedung Fase VII tanpa investor. Pasalnya, pedagang merasa akan susah menebus kembali kios atau los mereka, saat bangunan telah dikuasai oleh pihak ketiga. Dana pusat dianggap cara yang paling tepat dalam mewujudkannya.
Pekan ini, Andre telah berkoordinasi dengan DPRD Padang dan para tokoh pedagang Pasar Raya untuk melakukan audiensi dengan Kementerian Perdagangan (Kemendag) dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Sebelumnya, dua kementerian itu telah berkomunikasi dengan Andre saat pertemuan dengan Komisi VI di DPR RI dan sidang paripurna.
“Kami telah menunggu cukup lama agar Pemko Padang mau membuatkan semacam proposal untuk dana pusat dalam pembangunan Fase VII. Namun, sampai akhir Januari 2020 belum juga ada. Fraksi Gerindra juga telah berkomunikasi, tapi tak ada hasil. Sekarang, DPRD Padang yang mengambil inisiatif ini untuk membangun kembali pasar yang kini tak terurus itu,” kata ketua DPD Partai Gerindra Sumbar ini.
Akhirnya, pada Rabu (19/2), tim DPRD Padang sudah berada di Jakarta dan langsung dibawa ke sejumlah Kementerian. “Hari ini, DPRD Padang sudah berada di Kementerian Perdagangan untuk mencoba mendapatkan dana pembangunan Fase VII Pasar Raya ini. Mohon doa dan dukungan semua untuk menyelesaikannya,” kata Andre.
Anggota Fraksi Gerindra DPRD Padang Budi Syahrial menyebutkan, DPRD Padang bersama Anggota DPR RI Andre Rosiade memperjuangkan aspirasi pedagang ke Dirjen Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan di Jakarta. Meski awalnya hanya untuk Fase VII, mereka berharap juga bisa dilanjutkan untuk bantunan Fase 1 sampai Fase VI.
“Semoga saja dapat dananya dan pedagang mendapatkan tempat berdagang yang layak kembali. Kami langsung diterima Dirjen Perdagangan Dalam Negeri dan Direktur Perdagangan Dalam Negeri di Kementerian Perdagangan RI beserta sejumlah staf,” kata Budi Syahrial yang memang akrab dengan pedagang Pasar Raya ini.
Selanjutnya, kata Budi, Pemko Padang diminta untuk menyiapkan DED (detail enginering design) yang ditujukan ke Menteri Perdagangan. “Selanjutnya nanti akan dibangun Kementerian PUPR karena proyeknya ratusan miliar dan kondisi tanah sudah clear sertifikatnya,” kata Budi yang juga mengaku melaporkan kepada konstituennya.
Andre Rosiade menyebutkan, akan meminta DPRD Padang – terutama Fraksi Gerindra memastikan Pemko Padang mengirimkan apa yang diminta oleh Kemendag. “Ternyata masih bisa diupayakan dengan dana APBN, tidak seperti yang disebutkan, susah dapat di pusat. Kita ingin, pasar benar-benar dibangun dengan uang pemerintah, seperti Pasar Ateh Bukittinggi dan Pasar Kota Pariaman kemarin,” katanya. (r)
