Menu

Banggar DPRD Provinsi Riau Kunjungi DPRD Sumbar, Sharing Tentang Pembahasan Ranperda LPj APBD 2019

  Dibaca : 338 kali
Banggar DPRD Provinsi Riau Kunjungi DPRD Sumbar, Sharing Tentang Pembahasan Ranperda LPj APBD 2019
Ketua DPRD Sumbar, Supardi, menerima Cinderamata dari rombongan Banggar DPRD Provinsi Riau yang berkunjung ke DPRD Sumbar, Selasa (28/7).

PADANG, METRO
Upaya mengoptimalkan pembahasan rancangan peraturan daerah (Ranperda) tentang Laporan Pertanggungjawaban (LPj) Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2019,  Badan Anggaran (Banggar) DPRDProvinsi Riau meminta masukan kepada DPRD Provinsi Sumbar.

Pertemuan digelar di ruang khusus satu, Selasa (28/7). Banggar DPRD Riau disambut langsung oleh ketua DPRD Sumbar Supardi. Tidak hanya itu,  beberapa pejabat struktural sekretariat juga ikut hadir mendampingi.

Dalam kesempatan tersebut Supardi mengatakan, DPRD Sumbar telah merampungkan pembahasan Ranperda tersebut terlebih dahulu.Dalam pengesahan Ranperda tentang pertanggungjawaban APBD tahun 2019, DPRD Sumbar memberikan sejumlah masukan bagi pemerintah provinsi, hal tersebut mesti menjadi rujukan bagi pelaksanaan anggaran pada tahun berikutnya.

Salah satu rekomendasi DPRD kepada Pemprov ialah,  kinerja pengelolaan keuangan daerah tidak sekedar capaian realisasi pendapatan dan belanja daerah. Akan tetapi perlu disandingkan dengan capaian target kinerja pembangunan daerah dan rekomendasi atau catatan BPK yang dimuat dalam LHP atas LKPD.

“Kinerja pengelolaan keuangan baru dapat dikatakan baik apabila telah berbanding lurus antara realisasi anggaran dengan capaian target kinerja,” ulasnya.

Terkait dalam pengelolaan keuangan daerah, lanjutnya, DPRD Sumbar telah menggelar rapat gabungan pembahasan laporan realisasi semester I APBD dan prognosis enam bulan berikutnya.

Dari rapat yang melibatkan ketua-ketua komisi itu terungkap, serapan anggaran OPD pemerintah provinsi (Pemprov) rata-rata 30 persen.

Dia mengatakan,  dari kajian yang dilakukan oleh DPRD Sumbar enam bulan kedepan,  seluruh kegiatan OPD akan dilakukan evaluasi. Diperkirakan masa pandemi akan berlangsung hingga Desember, oleh sebab itu, kegiatan yang tidak mungkin dieksekusi pada bulan berikutnya diganti dengan program yang merujuk pada pemulihan ekonomi.

”Pemulihan ekonomi jangan hanya sekedar konsep, penerapan mesti berjalan optimal mengingat akan dianggarkan pada APBD Perubahan dan APBD 2021,” katanya.

Lebih lanjut, Supardi mengatakan,  DPRD Sumbar akan melakukan pembahasan KUPA-PPAS APBD-P 2020 pada awal Agustus dan diikuti pembahasan KUA-PPAS APBD 2021 pada bulan berikutnya.

Pada kesempatan itu, rombongan Banggar DPRD Provinsi Riau dipimpin oleh wakil ketua Herdianto, dia mengatakan, dalam pembahasan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2019, DPRD Riau mesti mencari sejumlah rekomendasi kepada provinsi lain. Upaya ini, dilakukan agar pembahasan lebih optimal.

Jabaran dari Ketua DPRD Sumbar Supardi, katanya,  akan menjadi acuan bagi DPRD Riau sejumlah rekomendasi yang didapatkan dari Sumbar akan disesuaikan dengan kondisi provinsi Riau.

“Hubungan Sumbar dan Riau mesti dipererat,  mari sama memperkuat lembaga DPRD pada daerah masing-masing ,” katanya. (hsb)

Editor:
KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Fanpage Facebook

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional