Menu

Banda Luruih dan Batang Maransi mulai Dikerjakan Warga harap Pembangunan Cepat Tuntas

  Dibaca : 224 kali
Banda Luruih dan Batang Maransi mulai Dikerjakan Warga harap Pembangunan Cepat Tuntas
MULAI BEKERJA— Alat berat mulai bekerja dalam kelanjutan pembangunan proyek normalisasi Banda Luruih dan Batang Maransi, Kamis (29/11).

AIA PACAH, METRO – Proyek normalisasi Banda Luruih dan Batang Maransi kembali dilanjutkan. Masyarakat sangat berharap proyek itu bisa segera tuntas, sehingga banjir tak lagi merendam kawasan Aiapacah dan sekitarnya.

Pantauan POSMETRO Kamis (29/11), empat alat berat dipekerjakan di lokasi pengerjaan, depan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Baiturrahmah. Selain itu, sejumlah tumpukan material tiang beton juga terlihat bertebaran di lokasi. Sejumlah pekerja sedang mengoperasikan alat-alat berat tersebut.

“Semakin cepat selesai semakin baik, agar banjir tak ada lagi,” sebut Ema (40) salah seorang PNS Balai Kota Padang.

Menurut Ema, jika hujan lebat, kawasan depan Balai Kota sering banjir. Air menggenang hingga lutut. Untuk bisa keluar dari area kantor, dirinya harus menunggu hingga banjir surut.

“Air menggenangi jalan karena saluran air kecil. Sementara intensitas air yang harus dialirkan cukup banyak. Kita berharap agar pembangunan banjir kanal ini bisa cepat tuntas,” tukasnya.

Salah seorang warga Kurao, Aguih (45) juga berharap ada percepatan pembangunan. Pasalnya ketika hujan terjadi, rumahnya kerap jadi sasaran banjir. “Air tak bisa mengalir, makanya banjir,” katanya.

Pengamat lingkungan yang juga Ketua Forum DAS Kota Padang, Isril Berd sebelumnya mengatakan, kawasan Aiapacah adalah tempat tumpuan air. Hal itu karena jarak antara Aiapacah dengan Bukit Barisan cukup dekat. Jika hujan lebat di hulu, maka sudah pasti intensitas air sangat tinggi.

Sementara itu terang Isril, jumlah sungai yang bisa mengalirkan ke laut tidak cukup banyak. Sehingga air menumpuk di kawasan Aiapacah. Setidaknya, normalisasi Banda Luruih dan Batang Maransi akan mampu mengalirkan air, sehingga banjir tak terjadi lagi.

Tepat Sasaran
Terpisah, Anggota Komisi III DPRD Kota Padang, Wismar Pandjaitan mengatakan, dengan telah dititipkannya dana Rp6,5 miliar di Pengadilan Negeri (PN) Padang untuk ganti rugi lahan masyarakat dalam lanjutan pembangunan proyek pengendalian banjir Banda Luruih dan Batang Maransi, diharapkan anggaran yang dicairkan itu, penerimanya tepat sasaran.

“Supaya persoalan lain tidak terjadi setelah dananya direalisasikan kepada warga dan persengketaan tidak ditemui pada kemudian hari. Warga yang diberikan dana ganti rugi haruslah yang memiliki lahan dan surat-surat yang jelas dan lengkap,” ujar kader PDIP.

Selain itu ungkap Wismar, kepada warga diminta menerima dana yang telah disediakan. Ini demi kelanjutan pembangunan pengendalian banjir dan mewujudkan lokasi masyarakat yang aman dan nyaman dari genangan air.

“Masyarakat harus menerima hak yang telah ditetapkan itu, agar masalah tanah yang selama ini bersengketa bisa tuntas. Sehingga proyek yang sedang dilanjutkan pembangunannya saat ini bisa berjalan dengan aman dan lancar,” ucap Wismar.

Wismar meminta kepada OPD terkait untuk teliti dalam penyaluran dana ganti rugi itu kepada penerimanya. Jangan sampai warga yang menerima bukan orang yang bersangkutan atau double penerimanya.

“Kemudian kepada warga setempat diminta mendukung dan berpartisipasi dalam kelanjutan pembangunan pengendalian banjir tersebut, sebab manfaatnya yang merasakan warga juga nantinya,” sebut Ketua Fraksi PDIP DPRD Padang ini.

Disisi lain, Wismar berharap kepada Pemko untuk melakukan pengawasan mengenai proyek yang sedang dikerjakan. “Jangan Pemko lepas tangan dan diam saja terkait adanya pembangunan yang sedang berjalan. “Wali Kota harus pantau-pantau lokasi pembangunan yang sedang berjalan,” pintanya.

Sebelumnya, pembangunan proyek pengendalian banjir, Banda Luruih dan Batang Maransi dilanjutkan oleh Pemprov. Hak masyarakat telah dinyatakan hilang setelah Pemko Padang menitipkan uang pembebasan ganti rugi sekitar Rp6,5 miliar di PN Padang.

“Sekarang pembangunan sedang berjalan oleh Pemprov. Hak masyarakat pemilik tanah sudah tak ada lagi di sana. Mereka bisa mengambil uang ganti rugi di Pengadilan Negeri Padang, karena uangnya sudah dititip di sana,” sebut Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Permukimanan Penduduk dan Pertanahan Kota Padang, Yenni Yuliza di Media Center Balai Kota, Rabu (28/11).

Dikatakannya, dari total 108 persil, sebanyak 20 persil sempat bermasalah. Dari jumlah yang bermasalah tersebut, Pemko telah berupaya melakukan penyelesaian. Kini masyarakat sebanyak 8 persil telah menerima, 8 persil lagi menolak. Sementara 4 persil lagi masih dalam proses penetapan ahli waris yang berhak menerima dana ganti rugi.

Yenni menambahkan, total uang yang dititip di PN Padang oleh Pemko untuk 20 persil tersebut sekitar Rp6,5 miliar. “Yang delapan orang yang sudah setuju sekarang lagi ngurus pencairan uangnya di PN. Sisanya, bisa mengurus langsung ke PN,” sebut Yenni. (tin/ade)

Editor:
KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional