Close

Balai Besar BNPB Regional Sumatera Diresmikan Februari 2022, Wagub Sumbar Minta Proses Hibah Lahan Diselesaikan Secepatnya

RAKOR— Wagub Sumbar, Audy Joinaldy bersama Ketua DPRD Sumbar, Supardi, Kalaksa BPBD Sumbar, Jumaidi rapat koordinasi dengan Deputi Bidang Logistik dan Peralatan BNPB, Zahermann Muhabezi, Kamis (13/1) di Ruang Rapat Kerja Wagub Sumbar.

PADANG,  METRO–Wakil Gubernur Sumatera Barat (Wagub Sumbar), Audy Joinaldy meminta proses hibah lahan milik Pemprov Sumbar kepada Badan Nasional Pe­nang­gulangan Bencana (BNPB) diselesaikan secepatnya. Rencananya, lahan yang dihibahkan itu digunakan untuk penambahan lahan Balai Besar  BNPB Regional Sumatera  yang hadir dengan memanfaatkan Gu­dang UPT Pusat Pengendaloan dan Operasional (Pusdalops) BPBD Provinsi Sumbar di Jalan Padang-Indarung, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang.

“Balai Besar BNPB Regional Sumatera ini rencananya di Kota Padang. Butuh penambahan lahan 1,3 hektar. Minimal butuh dua hektar. Ada tanah Pem­­prov Sumbar milik Dinas Pertanian Sumbar,” ujar Audy saat rapat koordinasi dengan Deputi Bi­dang Logistik dan Peralatan BNPB, Zahermann Muhabezi, Kamis (13/1) di Ruang Rapat Kerja Wagub Sum­bar.  “Kita kejar secepat mungkin aset milik Pem­­­prov Sumbar ini di­serah­kan ke pemerintah pusat. Jadi tinggal penambahan lahan di Dinas Pertanian,” tambah Audy.

Untuk proses hibah ini menurut Audy, yang dilihat terlebih dahulu peruntukan tanahnya. Kemudian  proses administrasinya. Se­karang prosesnya sedang berjalan dan anggarannya pun sudah disiapkan.  Penambahan lahan untuk Balai Besar BNPB Regional Sumatera ini dibutuhkan secepatnya. Pasalnya, Balai Besar BNPB Regional Sumatera yang me­man­faat­­kan UPT Pusdalops BPBD Provinsi Sumbar itu, me­nurut Audy, kondisi gu­dang­nya sekarang penuh dengan logistik dan sarana pra sarana lainnya.  ‘Kami ingin cepat prosesnya. Ting­­­gal penambahan lahannya saja. Apalagi Balai Besar BNPB ini akan menjadi tempat vokasional. Kami sangat siap dan pasti mendukung,” tegasnya.

Ketua DPRD Provinsi Sumbar, Supardi menyambut baik rencana BNPB menjadikan Sumbar sebagai lokasi berdirinya Balai Besar BNPB Regional Sumatera.  “Dengan kehadiran balai besar ini, maka Sumbar menjadi pusat penanganan bencana di Su­matera. Kalau lahan yang­ ada untuk balai besar ini kurang luas, perlu kita siapkan. Kita butuh sugesti dari pemerintah pusat. Sumbar sulit berkembang dengan status rawan bencana,” tegas Kader Partai Gerindra ini.

Supardi menam­bah­kan,­terkait kebutuhan penambahan lahan, harus ada alternatif lahan lain yang bisa dimanfaatkan, tanpa menggusur lahan Dinas Pertanian yang lo­kasi­nya berdekatan dengan UPT Pusdalops BPBD Sumbar saat ini. “Meski lahan Dinas Pertanian Sumbar yang berdekatan yang ada saat ini. Namun, kita masih punya lahan aset Pemprov Sumbar di lokasi lain yang lebih juga representatif dan masih kosong. Ini juga bisa jadi alternatif,” terangnya.

Karena itu, untuk menentukan lokasi penambahan lahan ini menurutnya, Pemprov Sumbar ha­rus mendiskusikannya de­ngan DPRD Provinsi Sumbar terlebih dahulu.  “Saya berharap ini didiskusikan dengan DPRD.  Karena ini tanah provinsi yang akan dihibahkan ke instansi vertikal pemerintah. Kita welcome tapi perlu ada alternatif. Termasuk apa yang perlu kami support dari DPRD nantinya. Apakah akses jalan dan sanitasinya yang jadi bagian untuk mempersiapkan ini,” tegasnya.

Supardi juga mengingatkan, Pemprov Sumbar melalui BPBD Provinsi Sum­­bar juga harus siapkan se­gala sesuatu terkait penanggulangan bencana. Ka­rena pemerintah pusat men­jadikan Sumbar sebagai lokasi Balai Besar BNPB Regional Sumatera, tentu pertimbangannya tidak sembarangan.  “Perhatian terhadap kebencanaan juga perlu disiapkan. Karena dengan kehadirkan balai besar ini, Sumbar akan dikunjungi provinsi lain. Perlu mapping wila­yah sehingga ada pe­me­taan bencana. Setiap ben­cana bisa dilihat berapa korban dan kerugian dengan hitungan jam per hari. Ancaman bencana di Sumbar itu tidak hanya gempa tektonik dan vulkanik. Juga ada longsor, banjir dan lainnya. Jangan sampai ada balai besar tapi penanganan bencana kita lelet,” katanya. “Kita masih kewalahan dalam mengatasi bencana. Kita tidak tahu apa yang dibutuhkan untuk penanganan bencana. Jadi Sumbar harus siap dalam penanggulangan bencana,” tegasnya lagi.

Deputi Bidang Logistik dan Peralatan BNPB, Zahermann Muhabezi mengatakan, gagasan didirikannya Balai Besar BNPB Regional Sumatera ini  mun­cul saat BNPB dipimpin­ oleh Doni Monardo. Per­tim­bangan­nya saat itu, ben­cana silih ber­ganti dari Sa­bang sampai Merauke, de­ngan jarak yang sangat jauh.

Salah satu kendala saat penanggulangan bencana yakni, melakukan suplay logistik dan peralatan ke daerah bencana. “Kesulitannnya jika mendatangkan logistik dan peralatan dari BNPB ke daerah lokasi bencana yang menempuh jarak cukup jauh,” terangnya.

Karena itu, BNPB  membentuk pusat logistik dan peringatan dini dan kesiap-siagaan yang diserahkan ke daerah. Sehingga akhir­nya keluarlah kesimpulan perlu dibentuk balai besar regional per wilayah.

BNPB menurutnya, rencananya akan mendirikan balai besar di Kota Padang, Surabaya, Kupang, Banjarmasin Gorontalo, Ambon. “Kemudian juga ada dua alternatif daerah lain, yakni, Biak atau Manokwari. Tapi kemungkinan di Biak. Dengan adanya balai besar, tidak perlu mengirimkan logistik dari Jakarta. Sehingga memotong waktu dan jarak,” ungkapnya.

Zahermann menambahkan, awalnya Balai Besar BNPB Regional Sumatera ini harusnya sudah mulai disiapkan September 2021. Tapi karena terkendala pergantian kepe­mim­pinan Kepala BNPB, dan sarana dan prasarana serta SDM belum memadai, maka direncanakan akhir Januari 2022 persiapannya harusnya sudah selesai. Sehingga bisa di­res­mikan awal Februari 2022.  “Balai besar di Kota Padang ini kita jadikan rule model atau pilot project untuk untuk enam balai besar lainnya nanti di Indonesia,” harapnya.(fan)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

0 Comments
scroll to top