Menu

Bahas Potensi Kerawanan di Pilkada, Kapolda Sambangi Bawaslu Sumbar

  Dibaca : 209 kali
Bahas Potensi Kerawanan di Pilkada, Kapolda Sambangi Bawaslu Sumbar
DISKUSI PILKADA— Kapolda Sumbar, Irjen Toni Harmanto bertemu dan berdiskusi dengan Bawaslu Sumbar terkait pelaksanaan Pilkada 2020.

PRAMUKA, METRO
Jajaran Kepolisian Daerah (Polda) Sumbar kembali mematangkan sinergi dan koordinasi dengan Bawaslu Sumbar terkait pelaksanaan Pilkada serentak 2020 di Sumbar. Soalnya dalam pengamatan Polda Sumbar, ada sejumlah indek kerawanan yang bisa saja muncul ketika tahapan pilkada itu berjalan.

“Mencermati potensi-potensi kerawanan yang demikian itu, kami mencoba memulai memetakan lagi potensi kerawanan tersebut melalui sinergi yang ada,” kata Kapolda Sumbar, Irjen Pol Toni Harmanto usai berkunjung ke kantor Bawaslu Sumbar, Senin (20/7).

Dengan peningkatan sinergi ini, sebut Toni, tentunya bisa meminimalisir persoalan-persoalan kerawanan yang akan muncul nanti. Kemudian menyangkut sudut pandang indek kerawanan di pilkada ini, Toni menyampaikan memang ada perbedaan pihak Polri dengan Bawaslu.

“Kalau di Polri, khususnya Polda Sumbar, indek kerawanan itu dilihat dari sudut potensi konflik yang berkorelasi dengan pilkada tersebut, baik itu konflik horizontal maupun konflik vertikal,” jelas Toni.

Misalnya, terang Toni, di suatu tempat ada isu terhadap pemilih di sana dengan masyarakat di sekitar perbatasan. Kemudian kalau dari versi Bawaslu, dari indek kerawanan pilkada dari beberapa aspek yang berbeda-beda.

Ia juga menyebut, terkait potensi kerawanan Pilkada 2020 di Sumbar, Polda Sumbar memetakan ada 152 potensi kerawanan yang bervariatif.

Ketua Bawaslu Sumbar, Surya Efitrimen mengatakan, kehadiran Kapolda ke kantornya membawa beberapa hal. Pertama, penandatanganan bersama antara Bawaslu, Kapolri dan Jaksa Agung menyangkut penanganan hukum tindak pidana pemilu/pilkada yang dilakukan daring di tingkat nasional. “Sejalan dengan itu, Bawaslu bersama Polda Sumbar makin meningkat koordinasi dua institusi ini dalam pengawasan Pilkada,” bebernya.

Disinggung soal pandangan potensi kerawanan Pilkada antara Polda dengan Bawaslu, Surya Efitrimen menyebutkan, hal itu menurut fungsi dari lembaga masing-masing.

“Pandangan Bawaslu menyangkut potensi kerawanan pilkada tentu jelas ada perbedaannya dengan Polri. Itu disebabkan dari fungsi dan tugas lembaga masing-masing,” kata dia.

Ditanya seberapa banyak indikator kerawanan yang dipetakan Bawaslu Sumbar pada Pilkada ini, Surya Efitrimen menyebutkan secara garis besar dibagi dalam empat variabel besar. Kemudian dari empat variabel indikator kerawanan itu, Bawaslu kemudian menjabarkannya pada sejumlah sub variabel.

“Ada empat variabel besar yang disusun Bawaslu. Pertama, menyangkut konteks sosial dan politik, kedua variabel Pemilu yang bebas dan adil. Ketiga, kontestasi dan keempat yakni soal partisipasi,” sebut Surya Efitrimen.

Variabel indikator kerawanan yang dibuat itu juga berdasarkan data dan informasi dari pelaksanaan pilkada dan pemilu sebelumnya, kemudian terkait juga dengan kondisi terkini. (heu)

Editor:
KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional