Menu

Bagian Hukum Pemko Padang Minta Warga Patuhi PPKM

  Dibaca : 111 kali
Bagian Hukum Pemko Padang Minta Warga Patuhi PPKM
SOSIALISASI PENERAPAN PPKM— Kabag Hukum Yopi Setko Kota Padang Yopi Krislova saat menyosialisasikan penerapan PPKM di Kecamatan Nanggalo, beberapa waktu lalu.

NANGGALO, METRO–Masyarakat dan pelaku usaha diminta untuk me­matuhi Pemberlakuan Pem­batasan Kegiatan Ma­syarakat di Kota Padang. Ini guna menekan kasus Covid-19 yang semakin membeludak.

“Kota Padang ter­ma­suk 4 kota yang ada di Sumbar yang dinilai angka kasus Covid-19 nya cukup tinggi. Makanya dilakukan PPKM. Jadi aturan soap PPKM ini harus kita patuhi,” ungkap Kabag Hukum Yopi Setko Padang Yopi Krislova pada penyuluhan hukum, beberapa waktu lalu.

Hal ini dalam rangka menindaklanjuti instruksi Menteri Dalam Negeri (Men­dagri) No. 17 tahun 2021, Pemko Padang me­nge­luarkan (SE) Wali Kota Padang nomor 400.599/BPBD-Pdg/VII/2021 ter­ha­dap pemberlakuan PPKM terhitung pada tanggal 8 Juli sampai 20 Juli 2021.

Yopi menjelaskan da­lam SE tersebut ada be­berapa sektor yang diba­tasi seperti kegiatan bela­jar dan mengajar di se­kolah, tempat pendidikan atau pelatihan, dilakukan secara daring atau online. Kemudian, kegiatan di tem­pat kerja atau per­kan­toran diberlakukan 75 per­sen Work From Home (WFH) dan 25 persen Work From Office (WFO) dengan penerapan prokes secara lebih ketat.

Pelaksanaan kegiatan makan dan minum di tem­pat umum seperti warung makan, rumah makan, ka­fe, diatur 25 persen dari kapasitas tempat. Untuk layanan makanan melalui pesan antar atau dibawa pulang tetap diizinkan sam­pai dengan pukul 20.00 WIB. Pelaksanaan dila­kukan dengan menerap­kan prokes secara lebih ketat.

Selanjutnya pusat per­belanjaan, mall atau pusat perdagangan dibatasi hing­ga pukul 17.00 WIB dan pembatasan kapasitas pe­ngun­jung sebesar 25 per­sen dengan penerapan prokes secara lebih ketat.

“Bagi yang melanggar akan dikenakan sanksi se­suai Perda No. 1 tahun 2021 tentang Adaptasi Kebia­saan Baru (AKB). Sanksi bagi mal yang melanggar akan dikenakan sanksi paling berat pidana 1 bulan penjara dan denda paling banyak Rp 15 juta. Begitu juga lainnya,” jelasnya.

Yopi menambahkan Pem­ko Padang melakukan sosialisasi secara masif di seluruh Kota Padang me­lalui RT/RW, kelurahan, ke­camatan, OPD-OPD dan lainnya, sehingga diha­rap­kan masyarakat dan pe­laku usaha dapat me­ma­tuhi semua aturan selama PPKM hingga berakhir pa­da 20 Juli mendatang. (tin)

Editor:
KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional