Menu

Bacabup Laporkan KPU, Bawaslu dan IDI ke Polda Sumbar

  Dibaca : 153 kali
Bacabup Laporkan KPU, Bawaslu dan IDI ke Polda Sumbar
MELAPOR—Bakal calon Bupati Solok Iriadi Dt Tumanggung saat membuat laporan ke Mapolda Sumbar, Jumat (16/10).

PADANG, METRO
Tidak terima dirinya ditetapkan tidak layak mengikuti tahapan Pilkada 2020 di Kabupaten Solok, Sumbar, bakal calon Bupati (Bacabup) Solok Iriadi Dt Tumanggung melapor ke Mapolda Sumbar, Jalan Jenderal Sudirman, Padang bersama penasihat hukumnya, Jumat (16/10).

Saat di ruang Ditreskrimsus Polda Sumbar, Iriadi melaporkan adanya dugaan pidana pencemaran nama baik. Dalam hal ini katanya dilakukan oknum komisioner KPU dan Bawaslu Kabupaten Solok. Termasuk Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Sumbar yang mengeluarkan hasil kesehatan bahwa Iriadi tidak layak mengikuti kontestasi pesta demokrasi karena masalah jantung.

Sementara, menurut Iriadi saat wawancara di Mapolda Sumbar mengatakan, bahwa dirinya tidak mengalami gangguan kesehatan apa pun seperti disebutkan lembaga itu. Ia menduga ada indikasi permainan yang secara sengaja menggagalkan dirinya untuk maju memimpin Kabupaten Solok lima tahun ke depan.

“Kecurigaan mengarah ke sana dan saya menuntut mereka secara hukum pidana dan perdata,” kata Iriadi didampingi kuasa hukum Syaiwat Hamli dan Ganefri Indra Yanti. Laporan diterima Brigadir Irwan Syamzani dari Ditreskrimsus Polda Sumbar.

Iriadi menerangkan secara pidana ialah tentang publikasi dirinya yang tersebar di media massa yang menurutnya mencemari namanya. Sebab, apa yang disangkakan terkait adanya gangguan kesehatan tidak benar. “Dalam keterangan dokter itu saya memakai alat bantu jantung, tapi saya tegaskan itu tidak benar bahkan telah melakukan pengecekan ke Jakarta,” katanya.

”Mereka pun mengukur kesehatan jantung saya dengan anak tangga dimana saya dikatakan melewati dua anak tangga saja tidak mampu, namun nyatanya ketika saya melapor ke sini (Polda) dua kali naik turun dengan 92 anak tangga dan saya mampu,” ujar Iriadi.

Penerapan protokol kesehatan dan melakukan pengecekan kesehatan bagi calon kepala daeah diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No 13/ 2020 tentang Perubahan Kedua PKPU No 6/2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease dan PKPU No 12/2020 yang mengatur tentang dana kampanye peserta Pilkada.

Kedua aturan tersebut tidak secara eksplisit memuat sanksi. PKPU yang baru tersebut dinilai masih belum mampu mengakomodasi kebutuhan dan memberikan efek jera bagi pelanggaran protokol kesehatan.

”Kami melihat lemahnya di sana apalagi yang menerbitkan tentang kesehatan saya IDI Sumbar, sementara sudah jelas dari rumah sakit yang dibawahi Kemenkes dan ini adalah suatu keanehan dan tidak adanya independensi,” terang Iriadi. (r)

Editor:
KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Fanpage Facebook

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional