Bimtek KPPI Bahas Kesetaraan Gender

PADANGPARIAMAN, METRO–Wakil Bupati Padangpariaman, Rahmat Hidayat, kemarin, membuka secara resmi kegiatan Bimbingan Teknis (Bintek) Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) Kabupaten Padangpariaman yang mengusung tema kese­taraan gender dan transformasi politik. Kegiatan yang digelar oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) ini dihadiri oleh Plt Kepala Dinsos P3A beserta jajaran, selaku nara sumber rektor STES Padangpariaman Dr. Nasfi, SE, MM, Ketua Partai Golkar Padangpariaman Asmadi Basir, S.IP, Ketua KPPI Padangpariaman beserta anggota, serta ber­bagai unsur perempuan dari partai politik di daerah itu.

Rahmat Hidayat menyampaikan apresiasi atas peran KPPI sebagai wadah koordinasi dan komunikasi bagi kader perempuan politik di Padangpa­riaman. Menurutnya, keberadaan KPPI tidak hanya memperkuat representasi perempuan di lembaga legislatif, tetapi juga memastikan aspirasi perempuan, anak, dan kelompok rentan mendapat ruang dalam agenda pembangunan nasional.

“Kami percaya kepemimpinan ko­lek­tif perempuan akan menjadi kekuatan moral dan politik yang menentukan arah kebijakan menuju keadilan dan kesetaraan,” ujarnya.

Wabup juga menegaskan penting­nya peran perempuan untuk tampil sebagai pemimpin yang berkarakter, be­rintegritas, dan mampu menjadi panutan di tengah masyarakat. Ia berharap, partai politik ke depan dapat memberikan peluang lebih besar bagi perempuan untuk tampil dan berkontribusi dalam dunia politik.

Terkait keterwakilan perempuan di parlemen, Rahmat Hidayat menyoroti belum adanya anggota DPRD perempuan di Padangpariaman dalam dua periode terakhir, meskipun Undang-Undang nomor 7 tahun 2023 tentang pemilihan umum telah mengamanatkan 30 persen kuota calon legislatif perempuan di setiap partai politik. “Ibu-ibu jangan berkecil hati. Melalui wadah KPPI, mari maksimalkan kapasitas diri agar siap menjadi bagian dari politik lima tahun mendatang,” tambahnya.

Ia juga menekankan, KPPI memiliki pe­ran strategis dalam mengawal de­mokrasi agar lebih berkualitas dan berkeadilan melalui advokasi kebijakan publik, pendidikan politik, serta penguatan kapasitas dan kompetensi perempuan.