JAKARTA, METRO–Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan terdapat petunjuk jatah preman dari operasi tangkap tangan (OTT) yang salah satunya mengamankan Gubernur Riau Abdul Wahid. Diduga, operasi senyap itu berkaitan dengan dugaan pemerasan dari sejumlah proyek pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Riau.
Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan Abdul Wahid diduga mendapatkan jatah preman dari pengadaan proyek di Dinas PUPR Riau. Sebab, diduga pihak swasta yang mengerjakan proyek di Dinas PUPR berdasarkan rekomendasi Abdul Wahid.
“Kemudian ada semacam japrem (jatah preman) gitu ya, sekian persen begitu untuk kepala daerah. Nah itu modus-modusnya seperti itu,” kata juru bicara KPK, Budi Prasetyo, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (4/11).
“Jadi dugaan tindak pemerasaan ini terkait dengan penganggaran yang ada di dinas PUPR. Dimana Dinas PUPR itu kan nanti ada UPT UPT-nya,” sambungnya.
Dalam OTT ini, KPK turut mengamankan barang bukti uang senilai Rp 1,6 miliar. Uang itu diduga disiapkan untuk Gubernur Riau Abdul Wahid. Miliaran uang itu diamankan dalam bentuk pecahan mata uang asing, di antaranya dollar Amerika Serikat dan poundsterling.
