Sementara itu, pejabat publik PKS yang peduli bisa diwujudkan lewat kepedulian terhadap persoalan rakyat dan upaya serius mencari solusi atasnya, profesional ditandai dengan kesiapan dan kompetensi seluruh pejabat publik dalam menyelesaikan persoalan secara efektif, kemudian negarawan berarti mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan elektoral.
“Kami ingin menghadirkan politik pelayanan, bukan politik kekuasaan. Politik yang berorientasi pada kemaslahatan rakyat dan masa depan bangsa,” kata dia.
Dalam memberikan dukungan kepada pemerintah di bawah Presiden Prabowo, Muzzammil menyatakan bahwa PKS harus mengawal dan membantu pemerintah agar tidak terjebak dalam proyek-proyek ambisius berbiaya besar yang berisiko tinggi terhadap stabilitas fiskal.
“Skala prioritas pembangunan harus berorientasi pada kebutuhan rakyat banyak dan penguatan fundamental ekonomi nasional,” kata dia.
Beberapa proyek yang dijadikan sebagai contoh adalah Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur (Kaltim) dan pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB). Menurut dia, sejak awal PKS sudah menolak pengesahan UU IKN yang dinilai bermasalah secara formil dan materiil. (jpg)
