Dugaan Korupsi Dana Amanah Pemberdayaan UPK Bayang Dibongkar, Rugikan Negara Rp 1,4 Miliar, Modusnya Data Peminjam Fiktif

“Kendala ketiga, untuk menemukan perbuatan pidana terdapat 134 ke­lompok yang dilakukan pemeriksaan dengan cara mendatangi satu per satu. Dengan adanya kendala-kendala itu, penanganan perkara ini membutuhkan waktu yang cukup panjang juga,” ujar AKP Yogie.

AKP Yogie menegas­kan, modus operandi dalam dugaan perkara korupsi  ini yaitu pinjaman pribadi yang dilakukan oleh pe­ngurus dengan cara mem­buat kelompok fiktif, se­hingga berakibat menjadi kredit macet.

“Selain itu, ada juga pinjaman pribadi masya­rakat yang tidak sesuai prosedur, sehingga bera­kibat menjadi kredit macet serta terdapat pengelua­ran yang tidak didukung oleh bukti pengeluaran,” tegas dia.

Selain itu, kata AKP Yogie, dari hasil penye­lidikan, pihaknya telah me­lakukan penyitaan berupa surat keputusan dari tahun 2015 sampai 2019, laporan tutup buku bulanan, lapo­ran tutup buku tahunan, buku kas harian simpan pinjam, buku kas harian operasional, kwitansi pen­cairan, kwitansi angsuran, laporan tim verifikasi dan buku rekening.

“Sementara itu pin­jaman dana DPAM UPK Kecamatan Bayang mulai dari Rp10 juta rupiah sam­pai dengan Rp 100 juta rupiah.  Kerugian keuangan negara berdasarkan hasil audit kerugian keuangan negara dari inspektorat Kabupaten Pessel bahwa terdapat kerugian keua­ngan negara dengan jum­lah sebesar Rp 1.447.803. 000,” kata dia.

Dalam kasus ini, kata AKP Yogie, pihaknya bakal menjerat orang yang ber­tanggung jawab dengan ketentuan Pidana, Pasal 2 ayat (1) UU 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi se­bagaimana diubah dan ditambah pada Undang – Undang 20 Tahun 2001 ten­tang Pemberantasan Tin­dak Pidana Korupsi, de­ngan ancaman Pidana pen­jara maksimum 20 ta­hun minimum 4 tahun.

“Selanjutnya, Pasal 3  Undang – Undang 31 Tahun 1999 tentang Pemberan­tasan Tindak Pidana Ko­rupsi, ssbagaimana diubah dan ditambah pada Un­dang – Undang nomor 20 Ta­hun 2001 tentang pembe­rantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan ancaman Pidana penjara maksimum 20 tahun minimum 1 tahun. Kita akan lakukan pe­nyi­dikan lebih lanjut hingga nanti ada keputusan siapa tersangka dari perkara ini,” tukasnya. (rio)