MK: Pemeriksaan dan Penahanan Jaksa Tak Perlu Lagi Seizin Jaksa Agung

JAKARTA, METRO–Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan menga­bul­kan sebagian permohonan uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Per­u­bahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 ten­tang Kejaksaan Republik Indonesia (UU Kejaksaan). Putusan tersebut mene­gaskan bahwa ketentuan mengenai hak imunitas jaksa bertentangan de­ngan Undang-Undang Da­sar 1945.

Dalam perkara Nomor 15/PUU-XXIII/2025, MK memutuskan jaksa tidak lagi memiliki kekebalan mutlak dari proses hukum. Aparat penegak hukum kini dapat memeriksa atau me­nahan jaksa tanpa izin Jaksa Agung apabila meme­nuhi syarat pengecualian, seperti tertangkap tangan atau diduga kuat melakukan tindak pidana berat.

Permohonan gugatan itu diajukan oleh Agus Setiawan (aktivis/mahasiswa), Sulaiman (advokat), dan Perhimpunan Pemuda Ma­dani.

“Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pe­mohon II untuk sebagian,” kata Ketua MK Suhartoyo, membacakan putusan da­lam sidang pleno di Gedung MK, Jakarta, Kamis (16/10).

Dalam amar putusan, MK menyatakan Pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaan ber­tentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sejauh tidak dimaknai memuat pengecualian untuk jaksa yang tertangkap tangan atau diduga kuat mela­kukan tindak pidana berat.

Dengan demikian, bunyi pasal tersebut disesuaikan menjadi “Dalam me­laksanakan tugas dan wewenangnya, pemanggilan, pemeriksaan, pengge­ledahan, penangkapan, dan penahanan terhadap Jaksa hanya dapat dilakukan atas izin Jaksa Agung, kecuali dalam hal tertangkap tangan melakukan tindak pidana; atau berdasarkan bukti permulaan yang cukup disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam pidana mati, kejahatan terhadap keamanan negara, atau tindak pidana khusus.”

Selain itu, MK juga me­nyatakan Pasal 35 ayat (1) huruf e beserta penjelasannya bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Dalam pertimbangannya, Hakim Konstitusi Arsul Sani menegaskan, perlindungan terhadap aparat pe­ne­gak hukum memang di­per­lukan untuk menjaga independensi, namun tidak boleh meniadakan asas per­samaan di hadapan hukum (equality before the law).