LIMAPULUH KOTA, METRO–Banyak ruas jalan, jembatan, dan irigasi yang rusak di Kabupaten Limapuluh Kota, Sumatera Barat. Sementara, Dana Alokasi Umum (DAU) maupun Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pekerjaan Umum untuk perbaikan jalan dan jembatan, dipastikan tidak ada dalam rancangan Transfer Keuangan ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) tahun 2026 yang sudah diumumkan Kementerian Keuangan. Untuk itu, muncul aspirasi masyarakat, agar belanja pegawai dan belanja DPRD dalam RAPBD 2026 dipangkas, untuk membangun infrastruktur publik.
Fraksi Partai Golkar DPRD Limapuluh Kota setuju dengan ide merasionalisasi belanja pegawai dan belanja DPRD. Bahkan, Fraksi Partai Golkar yang terdiri dari Doni Ikhlas, Putra Satria Veri, Ferry Lesmana Riswan Dt Bandaro Kayo, Defrianto Ifkar, dan M. Fajar Rillah Vesky, ikut menyuarakan aspirasi rakyat, agar belanja pegawai dan belanja DPRD dalam RAPBD 2026 dirasionalisas, demi memperbaiki jalan, jembatan, dan irigasi yang rusak parah.
“Mengingat DAU dan DAK bidang Pekerjaan Umum tahun 2026 nanti, kondisinya diperkirakan masih sama-sama kosong seperti tahun 2025 ini. Maka, Fraksi Golkar mengusulkan perlunya merasionalisasi secara menyeluruh belanja pegawai dalam RAPBD tahun 2026. Hasil rasionalisasi belanja pegawai, termasuk belanja DPRD itu, bisa kita gunakan untuk perbaikan infrastruktur pelayanan publik secara merata di Limapuluh Kota. Terutama, jalan, jembatan, dan irigasi yang rusak,” kata Fajar Rillah Vesky, juru bicara Frakai Partai Golkar, Jumat (4/10).
Usulan ini, diakui Fraksi Partai Golkar, barangkali pahit bagi sebagian besar kita. Barangkali tidak semudah mengucapkannya. “Tapi mau tidak mau, perlu kita siapkan dan kita rencanakan. Mengingat, tahun 2027 mendatang, suka tidak suka, UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD mengamanatkan kita, untuk mengalokasikan belanja pegawai hanya 30 persen dalam APBD. Dan belanja infrastruktur wajib kita alokasikan paling sedikit 40 persen. Biar tidak gamang benar tahun 2027 nanti, ada baiknya, kita mulai rasionalisasi sejak 2026,” kata Fajar Vesky.
Fraksi Golkar juga berharap, program dan kegiatan prioritas daerah yang tidak dapat dilaksanakan tahun 2025 karena ketidak tersediaan anggaran, agar dapat dituangkan kembali sebagai rencana kerja pemerintah daerah pada tahun 2026. Walaupun sisi pembiayannya masih samar-samar. Tapi, Fraksi Golkar siap membantu dan bersinergi dengan Bupati, Wakil Bupati, jajaran pemerintah daerah, dan seluruh komponen masyarakat.
“Hal ini tentu bukan basa-basi belaka. Tapi sudah dibuktikan Fraksi Partai Golkar, dengan ikut bersama-sama Bupati dan Pemerintah Daerah, menemui anggota Komisi V dan anggota Banggar DPR-RI dari Fraksi Golkar, Bapak Zigo Rolanda. Sehingga, hasilnya, Alhamdulillah, Kabupaten Limapuluh Kota pada tahun ini mendapat program rehabilitasi jaringan irigasi di sejumlah wilayah dan perbaikan jalan nasional yang bersumber dari Inpres,” kata Fajar Vesky.
