Menurutnya, program pemerintah sesuai dengan visi dan misi yang sudah tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029 tetap harus dilaksanakan. Dalam pelaksanaannya, setiap OPD yang bertanggungjawab atas tugas masing-masing harus mampu berkolaborasi dan mencari ruang pertumbuhan agar program tetap berjalan sesuai dengan rencana.
Seperti halnya beberapa program pembangunan infrastruktur daerah yang akan dilaksanakan tahun depan dan dijemput langsung ke pusat dengan koordinasi dan kerja sama berbagai pihak. “Jadi meski uang tidak masuk ke APBD, tapi pembangunan tetap berjalan dan langsung dari (pemerintah) pusat,” tegasnya. Seperti diketahui, dalam RAPBN 2026, anggaran TKD untuk seluruh daerah di Indonesia tahun depan menjadi Rp 693 triliun. (jef)
