PADANG, METRO–Provinsi Sumatra Barat (Sumbar) bakal menjadi sentra produksi komoditi gambir terbesar di Indonesia. Dengan potensi gambir yang cukup besar, Kementerian Pertanian (Kementan) siap mendukung penuh hilirisasi komoditi ini di Sumbar.
“Salah satu komoditas paling menarik di Sumatera Barat adalah gambir. Bila perlu, gambir kita hilirisasi,” kata Menteri Pertanian (Mentan) RI Amran Sulaiman saat menghadiri rapat koordinasi (rakor) dengan Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah dan Bupati Wali Kota se-Sumbar membahas Ketersediaan Pangan se-Sumbar Tahun 2025 di Auditorium Gubernuran, Selasa (16/9).
Pada kesempatan rakor mewujudkan percepatan target swasembada pangan hari itu, Amran Sulaiman mengatakan, jika produksi hilirisasi gambir dilakukan, diperkirakan hasilnya beragam, seperti skincare atau produk perawatan kulit, tinta, makanan dan sebagainya.
Menurut dia, nilai tambah dari hilirisasi komoditas gambir diperkirakan mampu mengalahkan APBD Sumbar saat ini. Otomatis hal itu berdampak baik terhadap efisiensi anggaran, namun tetap efektif dan produktif. “Tentunya jika ini terealisasi bisa menambah kesejahteraan petani kita di Sumbar,” katanya.
Sebagai bentuk keseriusan melakukan hilirisasi gambir di Sumbar, Amran Sulaiman bahkan sudah meminta langsung Gubernur Sumbar dan Bupati Limapuluh Kota segera berangkat ke China mencari pabrik terbaik di dunia agar bisa dilakukan di Tanah Air. “Cari pabrik terbaik di dunia. Nanti kita dirikan di Sumbar ini,” ujarnya.
Ia menegaskan segala sesuatu terkait pelaksanaan hilirisasi gambir tersebut. Termasuk pendirian pabrik nantinya tergantung pada kesiapan pemerintah daerah, sementara pemerintah pusat siap memfasilitasi hingga tuntas. “Doakan, tergantung nanti. Jika visible dan layak, kita lanjut,” tambahnya.
Amran Sulaiman juga meminta Pemprov Sumbar bersama Bupati/Wali Kota mengirim putra-putri terbaik Ranah Minang mempelajari teknologi hilirisasi gambir hingga ke luar negeri, agar pengembangan industri berbasis gambir benar-benar terwujud.
Amran Sulaiman menegaskan, hilirisasi produk pertanian dan perkebunan sebuah keharusan untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Menurutnya, pemerintah daerah tidak boleh hanya berhenti pada himbauan kepada petani agar menanam komoditas unggulan, tetapi juga harus membangun ekosistem industrinya.
Amran Sulaiman juga menegaskan, jika pemerintah daerah mengalami keterbatasan anggaran, Kementerian Pertanian siap memberikan dukungan penuh.
“Kami sudah menyiapkan anggaran Rp44 triliun untuk mendorong hilirisasi. Bagi kepala daerah yang benar-benar membutuhkan, silakan ajukan proposal pembangunan pabrik yang visible. Insya Allah akan kita tindaklanjuti,” tegasnya.
Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah mengatakan, penguatan hilirisasi gambir sangat penting mengingat posisi Indonesia sebagai negara pemasok atau penyedia gambir terbesar di dunia. Bahkan sekitar 80 hingga 90 persen kebutuhan gambir diekspor langsung dari Sumbar.
Dorongan hilirisasi gambir ini juga sejalan dengan Asta Cita Presiden poin kelima yakni melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri,” ujarnya.
Ranah Minang Lumbung Pangan Nasional
Pemprov Sumbar menegaskan kesiapan Ranah Minang menjadi lumbung pangan nasional. Mahyeldi menegaskan, pembangunan sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan hingga kehutanan menjadi prioritas utama dalam visi Sumbar Madani yang Unggul dan Berkeadilan.
Mahyeldi menekankan, pertanian tetap menjadi penopang ekonomi daerah dengan kontribusi mencapai Rp71,16 triliun atau 21,37 persen terhadap PDRB 2024.
“Visi kita jelas, Sumatera Barat Madani yang Unggul dan Berkeadilan. Salah satu misi utamanya mewujudkan ketahanan pangan dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan melalui transformasi sektor pertanian,” ujarnya.
Tidak tanggung-tanggung, Pemprov Sumbar telah menetapkan kebijakan alokasi minimal 10 persen APBD untuk sektor pertanian, khususnya peningkatan produksi, hilirisasi, dan perlindungan petani.
“Ini bentuk komitmen kita mengangkat kesejahteraan petani sekaligus memperkuat posisi Sumbar sebagai daerah penyangga pangan nasional,” tegas Mahyeldi.
Mahyeldi juga menyampaikan capaian produksi pangan tahun 2024 yang surplus pada komoditas padi, cabai, dan bawang merah. Tidak hanya itu, sederet program strategis tengah berjalan bersama Kementerian Pertanian.
Mulai dari penanaman jagung seluas 5.000 hektare di 15 kabupaten/kota, kopi seluas 2.000 hektare di Kabupaten Solok, hingga kelapa dalam seluas 100 hektare di Kepulauan Mentawai.
Anggaran reguler Ditjenbun 2025 juga mengakomodasi perluasan kakao 100 hektare di Kabupaten Limapuluh Kota dan Solok dengan dukungan 100 ribu batang bibit, serta pengembangan kelapa seluas 100 hektare di Padang Pariaman yang sudah terealisasi penuh dengan bantuan 12 ribu bibit kelapa.
Melalui dukungan tambahan dari Kementerian Pertanian RI lewat Satker Balai Besar Medan, Pemprov Sumbar juga menyiapkan pengembangan kopi arabika di Kabupaten Solok dengan pembukaan 2.000 hektare kebun baru yang didukung 2 juta batang bibit. Program ini telah masuk CPCL dan siap direalisasikan.
Di sisi lain, Badan Pengelola Dana Perkebunan Sawit (BPDKS) bersama Direktorat Jenderal Perkebunan juga telah bergerak menyasar sektor sawit. Sebanyak 4.000 pekebun rakyat di Dharmasraya sudah didata untuk mendukung percepatan sertifikasi ISPO, sebagai standar keberlanjutan sawit Indonesia.
Meski optimistis, Mahyeldi juga tidak menutup mata terhadap tantangan besar sektor pertanian di Sumbar, seperti hilirisasi, serangan hama dan penyakit, hingga minimnya regenerasi petani.
Ia menegaskan perlunya dukungan kuat dari pemerintah pusat. Terutama dalam memperkuat kelembagaan petani, penyediaan benih unggul, pembangunan infrastruktur pangan, serta lahirnya petani milenial yang inovatif.
Momentum kunjungan kerja Menteri Pertanian ke Ranah Minang juga dimanfaatkan kepala daerah menyampaikan usulan kebutuhan di wilayah masing-masing.
Bupati Limapuluh Kota dan Pesisir Selatan, misalnya, mengajukan rencana pembangunan pabrik pengolahan gambir skala besar sebagai upaya mengoptimalkan komoditas unggulan daerah.
Forum strategis tersebut selain dihadiri Bupati/Wali Kota se-Sumbar, juga dihadiri Kepala Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Holtikultura Sumbar, sejumlah Kepala OPD Sumbar, Forkopimda Sumbar, Anggota DPR RI Dapil Sumbar, Rahmat Saleh serta pemangku kepentingan bidang pangan lainnya. (fan/adv)
