Usai Dilantik Presiden Prabowo, Bupati-Wabup Solsel Kebut Tiga Hal Sebelum Pertengahan Tahun

PADANG ARO, METRO–Pasca dilantik langsung oleh Presiden Prabowo Subianto, Bupati dan Wakil Bupati Solok Selatan, H. Khairunas dan H Yulian Efi bakal mengebut penyelesaian perencanaan dan perubahan anggaran pen­dapatan dan belanja negara (APBN) tahun anggaran 2025.

Bupati Solok Selatan H. Khairunas mengatakan salah satu poin yang di­sampaikan adalah menge­nai satu haluan dan satu tujuan dalam menjalankan pemerintahan.

“Itu artinya kita pun di daerah, terutama hubu­ngan dengan DPRD sebagai bagian dari pemerintahan daerah, harus sehaluan dan setujuan pula, termasuk dalam hal perencanaan dan penganggaran,” kata Khairunas usai pelantikan di Jakarta, Kamis (20/2).

Mengingat saat ini pemerintah pusat telah me­nginstruksikan dilakukannya efisiensi anggaran berupa dana transfer ke daerah, maka pemerintah daerah pun harus menyesuaikan kebijakan tersebut.

Bupati menyebut, atas efisiensi ini Solok Selatan pun terdampak senilai Rp 83 miliar dari perencanaan APBD 2025 yang telah di­tetapkan sebelumnya. Untuk itu perlu dilaksanakan penyesuaian kembali atas perubahan tersebut.

“Maka kita harus cermat dan hemat menyusun perencanaan dan penganggaran. Antara lain dengan mengurangi perjalanan dinas, merasionalisasi biaya-biaya operasional dan mengalokasikan anggaran untuk tujuan-tujuan prioritas,” jelasnya.

Tujuan prioritas yang dimaksud adalah pelaksanaan 25 peogram unggulan pemerintah yang telah ditetapkan sebelumnya.

Bersamaan dengan pe­nyesuaian APBD ini, Solok Selatan juga tengah me­nyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026.

Sehingga diharapkan penyelesaian ketiga dokumen ini bisa dikerjakan secara beriringan dan bisa rampung tepat waktu.

“Sata sudah meminta kepada Sekda dan Kepala Bappeda untuk menyiapkan dokumen serta mengagendakan ketiganya secara bersamaan sehingga waktu yang ada bisa dimanfaatkan dengan efektif dan efisian. Target kita pada bulan Mei harus mulai pembahasan Perubahan APBD 2025, dan pada bulan itu pula Ranperda RPJMD hendaknya sudah memasuki tahap pemba­hasan di DPRD,” tandas­nya. (ped/rel)