PADANG, METRO–Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) menggelar Forum Group Discussion (FGD) untuk menyusun laporan evaluasi pelaksanaan pemilihan serentak nasional 2024, bertempat di ZHM Premiere Hotel Padang Kamis (20/2). Kegiatan ini bertujuan untuk mengevaluasi proses Pilkada serentak yang telah berlangsung serta merancang laporan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumbar.
Plh. Ketua KPU Sumbar, Ory Sativa Syakban, menjelaskan bahwa evaluasi ini penting dilakukan sebagai bagian dari proses administrasi yang diatur dalam Undang-Undang Pilkada. “Setelah tahapan akhir, sesuai dengan pasal 5 ayat 3 Undang-Undang Pilkada, kami akan mengusulkan pengangkatan kepala daerah terpilih,” ungkap Ory.
Evaluasi ini mencakup berbagai aspek penting dalam penyelenggaraan Pilkada, termasuk partisipasi pemilih dan peran berbagai pihak yang terlibat, seperti TNI dan Polri. Ory menekankan bahwa penting untuk melakukan evaluasi terhadap kualitas kerja lembaga-lembaga tersebut agar hasil pemilu di masa depan bisa lebih baik.
“Evaluasi terhadap peran TNI, Polri, dan semua pihak yang terlibat sangat diperlukan agar kita bisa memperoleh hasil yang lebih maksimal di pemilu mendatang,” tambahnya.
Salah satu fokus utama dalam evaluasi kali ini adalah rendahnya partisipasi pemilih pada Pilkada 2024. KPU Sumbar berencana melibatkan pihak ketiga untuk melakukan riset terkait faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya angka partisipasi tersebut.
“Kami akan menunjuk pihak ketiga untuk melakukan observasi dan penelitian lebih mendalam mengenai penyebab rendahnya partisipasi. Kami ingin mengetahui apa yang sebenarnya menjadi faktor pemilih enggan menggunakan hak pilihnya,” jelasnya.
