Pelantikan Kepala Daerah Terpilih Ditunda, Mendagri: Kemungkinan 17-20 Februari

“12 sampai 14 hari kalau dihitung semenjak tanggal 5 Februari putusan (dismissal), artinya kira-kira (pelantikan) tanggal 17, 18, 19, atau 20 Februari,” kata mantan Kapolri tersebut.

Oleh karena itu, Tito memastikan dirinya akan terus berkoordinasi dalam beberapa hari ke depan dengan Mahkamah Konsti­tusi, KPU, Bawaslu hingga DPRD. Tito juga mengung­kapkan akan dilakukan Ra­pat Kerja dengan Komisi II DPR untuk membahas pen­jadwalan ulang pe­lanti­kan kepala daerah secara serentak. “Ketemu MK, KPU, Bawaslu, DPRD, dan lain-lain,” ujarnya.

Menurut Tito, peme­rintah awalnya hendak menggelar pelantikan ta­hap kedua bagi kepala da­erah terpilih yang gugatan atas kemenangannya dito­lak MK lewat putusan sela atau tidak berlanjut ke tahap pemeriksaan saksi-saksi. Namun, Presiden Prabowo Subianto memin­ta agar pelantikan tahap pertama dan kedua ter­sebut digabung jadi satu.

“Beliau berprinsip bah­wa kalau memang jarak­nya enggak terlalu jauh (waktunya), untuk efisiensi sebaiknya satukan saja (pelantikan) antara yang non-sengketa dengan yang (hasil putusan) dismissal,” ujar Tito.

MK telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Kon­stitusi (PMK) Nomor 1 Tahun 2025 yang menggan­t­ikan Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 14 Tahun 2024. Dalam regulasi terbaru itu, jadwal pem­bacaan putusan dismissal oleh MK dimajukan jad­walnya dari semula pada 11 hingga 13 Februari 2025 menjadi tanggal 4 dan Feb­ruari 2025. (jpg)