Pelantikan Kepala Daerah Terpilih Ditunda, Mendagri: Kemungkinan 17-20 Februari

JAKARTA, METRO–Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memastikan jadwal pelantikan kepala daerah yang semula diagendakan pada 6 Februari 2025 akan ditunda. Tito mengata­kan pemerintah akan segera menjadwalkan ulang pelantikan para kepala daerah terpilih.

“(Pelantikan) tanggal 6 Februari kita batalkan. Dan kemudian kita (jadwalkan ulang) secepat mungkin melakukan pelantikan,” kata Tito dalam konferensi pers di Kementerian Dalam Negeri pada Jumat (31/1).

Tito menyebut belum ada kepastian kapan pe­lantikan kepala daerah yang ditunda tersebut akan dilaksanakan. Pemerintah masih terus membahas terkait penjadwalan ulang pelantikan kepala daerah tersebut.

“Mengenai tanggalnya saya akan sampaikan nanti lagi setelah kami koordinasi dengan KPU, dengan Ba­waslu, dengan Mahkamah Konstitusi,” kata dia.

Menurut perkiraan Tito, pelantikan akan dilaksa­nakan sekitar 17-20 Feb­ruari 2025. Perkiraan terse­but didasari pada perhitu­ngan yang sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.

Bila berdasarkan pada ketentuan tersebut, seti­daknya dibutuhkan 12 hing­ga 14 untuk melakukan pe­lantikan kepala daerah ter­pilih terhitung sejak kete­tapan hasil perolehan suara pilkada oleh Komisi Pemi­lihan Umum atau se­jak pem­bacaan ketetapan dismissal oleh hakim bagi dae­rah yang sengketa pil­ka­danya tidak dilanjutkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK).