TANAHDATAR, METRO –Ketua DPRD Tanah Datar, Anton Yondra, menyampaikan sikap ini saat menerima Forum Anak Nagari Batipuh Selatan (Batsel) di ruang sidang DPRD, Kamis (30/1. Ia menegaskan bahwa DPRD akan berpihak kepada aspirasi masyarakat. “Kami, Ketua DPRD beserta anggota DPRD Tanah Datar, akan berpihak kepada kepentingan masyarakat dengan menolak rencana pembangunan PLTS terapung ini,” ujar Anton Yondra, didampingi Wakil Ketua DPRD Nurhamdi Zahari dan Kamrita.
Anton Yondra menambahkan bahwa DPRD, melalui Komisi III, akan membahas rencana ini dengan mitra terkait untuk memahami lebih lanjut proses dan keterlibatan pemerintah daerah dalam proyek tersebut. “DPRD akan segera mengadakan pertemuan dengan dinas terkait untuk memastikan apakah rencana kebijakan PLTS terapung ini melibatkan pemerintah daerah atau hanya Pemprov Sumbar,” jelasnya.
Ia juga meminta Forum Anak Nagari Batipuh Selatan untuk menyiapkan surat resmi penolakan yang ditembuskan kepada Bupati Tanah Datar, Ketua DPRD Tanah Datar, dan Ketua DPRD Provinsi Sumbar.
Dampak dan Penolakan Masyarakat
Ketua Forum Anak Nagari Batipuh Selatan, Buchari Datuak Lelo Marajo, menegaskan bahwa masyarakat menolak pembangunan PLTS terapung karena dampak negatif yang telah mereka rasakan akibat keberadaan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) sebelumnya.
“Salah satu alasan utama penolakan ini adalah kondisi Danau Singkarak yang sudah terdampak sejak adanya PLTA. Kami melihat bahwa hal ini membawa dampak negatif bagi masyarakat sekitar, khususnya di Batipuh Selatan,” katanya.
Ia menjelaskan bahwa pengelolaan air untuk PLTA menyebabkan berkurangnya hasil tangkapan nelayan serta mempengaruhi ekosistem danau. Selain itu, arus air dari terowongan PLTA membawa ikan dan pensi (kerang air tawar) ke muaranya di Kabupaten Padang Pariaman, menyebabkan perubahan ekosistem yang signifikan. “Permukaan air yang terus meninggi akibat pengelolaan PLTA menyebabkan lahan tangkapan ikan di muara-muara sungai tenggelam, serta sawah di pinggir danau mengalami abrasi,” tambahnya.
