Dia menjelaskan bahwa disaaat bersamaan pembangunan Kota Pariaman ini bagian dari Provinsi Sumbar dan bagian dari NKRI. Melalui forum ini, harus menyamakan persepsi, pemikiran dan menyadari kekuatan, kalau tidak bersama maka tidak akan kuat. Karena Kota Pariaman butuh dana dan dukungan dari Provinsi Sumbar dan pusat.
Hendri mengatakan bahwa pelaksanaan Musrenbang ini diharapkan dapat menjadi media untuk pembentukan komitmen seluruh media dan stakeholder pembangunan dalam keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan rancangan APBD sebagai pedoman penyusunan kebijakan umum dan prioritas plafon anggaran sementara.
“Sejalan dengan sistem perencanaan pembangunan nasional maka RKPD Kota Pariaman harus mengacu kepada dokumen rancangan RKPD provinsi serta RKP pusat terutama dilihat dari keterkaitan prioritas pembangunan dan kebijakan serta arah pembangunan yang akan dilaksanakan tahun 2025,” tambahnya mengakhiri. (efa)
