Dia menyebut, tidak mudah untuk mendapatkan PAD di Sumbar dimana perusahaan-perusahaan besar tidak ada, tentunya ketergantungan pada anggaran pemerintah pusat tidak bisa dihindari. OPD-OPD Sumbar telah melakukan berbagai upaya dalam meningkatkan PAD, namun keterbatasan keuangan daerah menjadi kendala.
“Kita apresiasi kinerja OPD, di tengah keterbatasan, program kegiatan 2024 tetap berjalan maksimal,” katanya.
Dia menambahkan, Komisi II DPRD Sumbar terus berkomitmen menjalankan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) dengan maksimal, pada rapat evaluasi kegiatan dan persiapan pelaksanaan kegiatan 2025, dilakukan sesuai jadwal Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Sumbar.
“OPD mitra kerja hanya delapan, pelaksanaan jadwal tetap dilakukan selama dua hari sesuai jadwal Bamus,” katanya.
Dia menyebut, OPD mitra kerja Komisi II DPRD Sumbar sangat bersentuhan langsung dengan masyarakat, mestinya TAPD lebih mem[1]perhatikan untuk optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan untuk masyarakat luas.(hsb)
