Tanggap Darurat Bencana di Sumbar Berakhir 9 Juni, Butuh Rp1,6 Triliun Perbaiki Dampak Kerusakan

PADANG, METRO–Status tanggap darurat bencana banjir bandang, banjir lahar dingin dan longsor yang terjadi di tiga daerah, Kabupaten Agam, Tanah Datar dan Kota Pa­dang Panjang, pada 11 Mei lalu akan berakhir 9 Juni 2024. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat (Sekdaprov Sumbar), Hansastri mengungkapkan, penanggulangan bencana melibatkan banyak pihak. Karena itu, Hansastri me­ngucapkan terimakasih atas bantuan dan perha­tian, kerja keras dan kordinasi yang dilakukan seluruh pihak. Mulai dari Pre­siden RI, Joko Widodo (Jokowi), para menteri, kepala lembaga, kepala dan pengurus organisasi terkait. Termasuk TNI dan Polri yang bekerja keras di lapangan.

Hansastri mengung­kapkan, data terakhir, korban bencana yang me­ninggal sebanyak 63 orang. Sebanyak 60 terindifikasi dan tiga belum terindifikasi. Total korban yang ma­sih dilakukan pencarian sebanyak 10 orang.

“Saat ini sudah 27 hari setelah pencarian. Teman-teman tim di bawah koordinasi Basarnas masih la­kukan pencarian,” ungkap Hansastri didampingi Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Sumbar, Rudy Ri­naldy dan Kepala Dinas Kominfotik Sumbar, Siti Aisyah, saat memberikan keterangan pers, Jumat (7/6) di Kantor Dinas Kominfotik Sumbar.

Hansastri menambahkan, dari 10 korban yang masih dicari, sebanyak 8 keluarga korban sudah mengikhlaskan. “Dua keluarga korban lagi sedang dilakukan koordinasi de­ngan pihak keluarga untuk mengikhlaskan. “Karena setelah status tanggap darurat berakhir 9 Juni, kita akhiri pencarian korban,” terangnya.

Hansastri mengatakan, kondisi terakhir korban terdampak bencana di pe­ngungsian sudah kembali ke rumah masing-masing. Mereka tidak ada lagi di tenda-tenda pengungsian, tetapi mengungsi ke tempat keluarga. Dengan kondisi ini maka dapur umum yang telah didirikan sudah diakhiri. Namun, masih ada beberapa dapur u­mum yang masih berdiri di tingkat nagari.

Pada kesempatan itu, Hansastri juga menyampaikan data informasi korban, dampak kerusakan yang ditimbulkan dari bencana per kabupaten kota. Di mana, bencana berdampak 4.064 orang mengungsi, rumah rusak sebanyak 1.110 unit, rumah terdam­pak (1.210 unit), sarana pendidikan (15 unit), sarana kesehatan (2 unit), tempat ibadah (28 unit) dan ba­ngunan lainnya (2 unit).

Bencana yang terjadi juga berdampak terhadap kerusakan sarana perdagangan (227 unit), irigasi (1.202 unit), PDAM/ Pamsimas (23 unit), jembatan (55 unit), jalan (lebih kurang 54 titik), ternak (27.320 ekor), pertanian (lebih kurang 908.003 hektar). “Total kerugian yang ditimbulkan men­capai Rp516 miliar,” ungkap Hansastri yang pada kesempatan itu juga dihadiri sejumlah Kepala OPD Pemprov Sumbar.

Hansastri mengatakan, berdasarkan usulan dari seluruh pemerintah kabupaten kota kepada peme­rintah pusat, untuk perbaikan dampak kerusakan yang ditimbulkan butuh anggaran mencapai Rp1,6 triliun. Total anggaran ini juga termasuk perbaikan kerusakan yang ditimbulkan akibat banjir bandang dan longsor yang terjadi pada 7 hingga 8 Mei lalu di sejumlah kabupaten kota di Sumbar.

Hansastri meng­ung­kapkan, dukungan pena­nganan selama status tang­gap darurat dari pemerintah pusat cukup besar. Di mana Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto, S.Sos., M.M hadir langsung dan tinggal sekian hari bersama lengkap dengan de­puti di lokasi bencana. Juga ada kunjungan Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) yang membawa bantuan langsung kepada korban bencana.