Menu

Awas! PPN Sembako Bisa Berakibat Fatal

  Dibaca : 104 kali
Awas! PPN Sembako Bisa Berakibat Fatal
Rencana pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) terhadap barang kebutuhan pokok atau sembako bisa mengancam ketahanan pangan.

JAKARTA, METRO–Rencana pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) terhadap barang kebutuhan pokok atau sem­bako bisa mengancam ke­ta­hanan pangan. Hal itu diutarakan oleh peneliti Center for Indonesian Po­licy Studies (CIPS) Felilppa Ann Amanta.

“Terutama bagi ma­syarakat berpendapatan rendah,” kata Felippa Ann Amanta dalam rilis di Ja­karta, Rabu (9/6). Menurut Felilppa lebih dari se­per­tiga masyarakat Indonesia tidak mampu membeli ma­kanan yang bernutrisi, karena harga pangan yang mahal.

Dia menyebut penam­bahan PPN justru akan mengerek harga dan mem­perparah situasi, terlebih saat pandemi ketika pen­dapatan masyarakat ber­ku­rang.

“Pangan berkontribusi besar pada pengeluaran rumah tangga dan bagi masyarakat berpen­da­pa­tan rendah, belanja kebu­tuhan pangan bisa men­capai sekitar 56 persen dari pengeluaran rumah tangga mereka,” papar­nya.

Dia menilai pengenaan PPN sembako akan mem­beratkan karena transaksi jual-beli barang dan jasa yang dilakukan oleh Pe­ngusaha Kena Pajak (PKP). “Akhirnya akan dibe­ban­kan pengusaha kepada konsumen,” kata Felilppa.

Felilppa mengingatkan berdasarkan Economist Intelligence Unit’s Global Food Security Index keta­hanan pangan Indonesia sendiri berada di peringkat 65 dari 113 negara.

Salah satu faktor di balik rendahnya peringkat keta­hanan pangan Indonesia ini ialah masalah keter­jangkauan. Keterjang­kau­an pangan yang menurun dengan sendirinya akan mendorong lebih banyak lagi masyarakat berpeng­hasilan rendah ke bawah garis kemiskinan.

“Secara lebih umum lagi kenaikan harga akan mendorong inflasi dan me­ngu­rangi daya beli masya­rakat. Dengan daya beli yang menurun, masya­rakat akan mengurangi belanja,” bebernya.

Hal itu dianggap kon­tradiktif dengan upaya pemulihan ekonomi yang dilakukan saat ini. Belanja rumah tangga bersama konsumsi pemerintah, me­ru­pakan komponen per­tum­buhan ekonomi yang dapat didorong dalam jang­ka pendek untuk me­mulih­kan perekonomian nasio­nal.

Sejumlah media mem­beritakan tentang revisi Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Keten­tuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). “Revisi tersebut akan mencakup penghapusan sejumlah ba­rang kebutuhan pokok dari kelompok jenis barang yang tidak dikenai PPN,” tegasnya.(jpnn)

Editor:
KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional