Menu

Aturan Soal Seragam Sekolah Digugat LKAAM, MA Kabulkan Judicial Review SKB Tiga Menteri 

  Dibaca : 181 kali
Aturan Soal Seragam Sekolah Digugat LKAAM, MA Kabulkan Judicial Review SKB Tiga Menteri 
KUASA HUKUM—Tim Advokasi Minangkabau Imra Leri Wahyudi dan tim yang menjadi Kuasa Hukum LKAAM.

PADANG, METRO
Mahkamah Agung mengabukan gugatan terhadap uji materi SKB 3 Mentri yang tertuang dalam website resmi Mahkamah Agung (MA) nomor register 17 D/ HUM 2021.

Dalam website tersebut, disebutkan MA mengabulkan permohonan pemohon dalam hal ini Ketua LKAMM Sumbar Dr Datuak Sayuti Dr Rajo Panghulu dan termohon Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, Menteri Dalam Negeri RI dan Menteri Agana RI.
Hakim yang menyidangkan perkara gugatan tersebut, yakni Dr Irfan Fachruddin, Sudaryono SH MH dan Dr H Yulius dengan status telah diputus tertanggal 2 Mei 2021.

Menurut, Kuasa Hukum LKAAM yang dinamai Tim Advokasi Minangkabau Imra Leri Wahyudi mengatakan, rasa lelah terobati atas dikabulkannya judicial review oleh Mahkamah Agung ( MA).

“Alhamdulillah, setelah melihat informasi pada website mahkamah Agung, yang mana permohonan klien kami LKAAM Sumatra Barat dikabulkan, terhadap uji materi SKB 3 menteri.” katanya, Kamis (6/5).

Ia menambahkan, dengan telah keluarnya putusan MA yang telah menggabulkan gugatan SKB tiga menteri itu pihaknya tinggal menunggu pemberitahuan resmi dari  MA RI.

“Kita nanti menunggu salinan putusannya. Sebelumnya kita mengucapkan terima kasih untuk seluruh masyarakat Minangkabau atas dukungan morilnya untuk menolak SKB tiga menteri ini,” sebutnya.

Sementara itu, tokoh yang juga mengagas penolakan SKB tiga menteri yang juga mantan Wali Kota Padang dua priode Fauzi Bahar mengatakan, dengan dikabulkannya judicial review SKB tiga menteri tersebut merupakan doa masyarakat Sumbar.

“Kita bersyukur kepada  atas rahmat Allah SWT telah dikabulkannya gugatan atas SKB tiga menteri tersebut. Ini merupakan THR (Tunjangan Hari Raya) terbesar saat ini untuk masyarakat  Sumatera Barat dan Ranah Minang. “ katanya.

Pencetus Pesantren Ramadhan dan Sekolah Berjilab di Kota Padang itu, menambahkan, apabila SKB itu diberlakukan merupakan ancaman terberat bagi generasi muda  dan anak-anak di Sumbar. “Jadi hakim telah jernih memutus perkara gugatan tersebut. Syukur Alhamdulillah,” ungkap Purnawan TNI AL ini.

Fauzi menegaskan, SKB Tiga Menteri akan  mengganggu sendi budaya dan kearifan lokal di Sumatera Barat. Sebab SKB itu tidak dapat diterapkan di semua daerah di Indonesia.

“Ini juga bertentangan dengan ASBK ( Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah). Artinya akan merugikan budaya kita.” pungkasnya.

Sebelumnya,  Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Sumbar Resmi Ajukan Judicial Review Ke Mahkamah Agung. LKAAM menilai SKB Bertentangan Dengan Undang-undang Sidiknas, Pemerintahan dan Perlindungan Anak. Surat gugatan ke MA telah diterima di Mahkamah Agung Kamis 4 Maret 2021) lalu.

LKAAM dan tim kuasa hukumnya menilai SKB tiga Menteri bertentangan dengan Undang-undang nomor 2 tahun 2003 sitem pendidikan nasional (sidiknas). Selain itu, SKB tiga menteri juga bertentangan dengan undang-undang perlindungan anak dan undang-undang  pemerintah daerah, begitu juga pembentukan SKB tidak melewati dengan tahapan peraturan perundangan-undangan. (hen)

Editor:
KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional