Menu

Asrinaldi (Pengamat Politik Unand), Penonaktifan Sekda Sarat Muatan Politik

  Dibaca : 115 kali
Asrinaldi (Pengamat Politik Unand), Penonaktifan Sekda Sarat Muatan Politik
Asrinaldi Dosen Ilmu Politik Unand

sawahan, metro–Pengamat Politik dari Universitas Andalas Asrinaldi menilai penonaktifan Sekda Padang Amasrul dari jabatannya terhitung sejak Selasa (2/8) oleh Walikota sarat akan muatan politik. Wa­ko berdalih dinon­aktifkan­nya Amasrul karena me­langgar disiplin sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) sesuai PP No 53 tahun 2010.

“Saya menilai itu sa­rat muatan politik atas pe­non aktifan Sekdako Kota Padang, “ katanya, Rabu (4/8).

Lebih lanjut, Asrinaldi menerangkan, dalam Per­ka BKN no 21 tahun 2010 dijelaskan persya­ra­tan untuk menjadi tim pe­meriksa tidak boleh ber­pangkat atau memangku jabatan yang paling rendah dari PNS yang diperiksa.

“Sebagai Sekda, du­gaan pelanggaran yang dila­kukan Amasrul harus di­periksa oleh yang mem­punyai kedudukannya le­bih tinggi dari Amasrul, kecuali Inspektorat dari Pemprov Sumbar yang memeriksanya langsung. Kalau pemeriksaan dilaku­kan oleh tim yang pang­katnya lebih rendah dari Sekda, maka dugaan kesa­lahan yang diperbuat ber­sifat politis,” terang Asri­nal­di.

Sementara, menyikapi hal tersebut, Walikota Pa­dang Hendri Septa saat di konfirmasi oleh awak media menyatakan tidak ada permasalahan tim pe­me­rik­sa pangkatnya lebih rendah dari Amasrul.

“Tidak ada perma­sala­han tim pemeriksa pang­kat­nya lebih rendah dari Amas­rul, karena saya sen­diri memimpin tim peme­riksan tersebut,” ujarnya.

Untuk mengisi keko­songan posisi Sekda, Wa­likota Hendri Septa menun­juk Asisten I Edi Hasymi sebagai pelaksana harian (Plh) mulai, Rabu (4/8).

“Sudah ada Plh kita tunjuk, Asisten I, mulai bertugas hari ini. Dengan adanya Plh, diharapkan roda pemerintahan tetap berjalan dan jangan sam­pai jalannya pemerintahan terganggu,” jelasnya.

Terkait sampai kapan pemeriksaan dan meno­n­ak­tifkan Amasrul dirinya belum memastikan. Itu tergantung waktu tim yang bekerja, kalau sudah se­lesai maka akan ada ke­putusan.

“Sesuai pasal 27 ayat 1 bagi ASN yang melanggar itu sementara waktu kita nonaktifkan supaya pe­nyelidikan berjalan baik dan tidak mengganggu pe­me­rintahan,” ujarnya.

Adanya perlawanan dari Amasrul yang men­ga­jukan somasi, Hendri me­ngaku tidak mem­per­soal­kan­nya. Menurutnya, seba­gai ne­gara domokrasi, so­masi yang dilayangkan tidak akan diper­masa­lah­kan, asal ja­lan­nya roda pe­merin­tahan tidak ter­gang­gu.

“Pemerintahan ini tidak boleh terganggu oleh satu atau dua orang, jangan bermasalah satu orang lalu terganggu negara ini,” katanya.

Sebelumnya, Ketua DPRD Padang Syafrial Kani me­ngatakan, Walikota Pa­dang dan Sekdako Padang harus bisa menahan diri.

“Artinya permasalahan bisa diselesaikan dengan kepala yang dingin hati yang lapang, tak ada kusut yang tak selesai,” kata Ketua DPC Gerindra Pa­dang itu.

Di sisi lain Syafrial Kani mengungkapkan, apalagi sebentar lagi Kota Padang akan memperingati HUT  ke-352  pada  7 Agustus  mendatang. “Kita berha­rap polemik ini bisa disele­saikan. Mari me­mer­hati­kan kepentingan lebih be­sar yakni kepentingan ma­syarakat, dimana program untuk Kota Padang yang telah dicanangkan bisa berjalan  semestinya,” pungkasnya. (hen)

Editor:
KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional