Menu

ASN Penilap Infak Masjid Raya Sumbar Dituntut 8 Tahun Penjara

  Dibaca : 172 kali
ASN Penilap Infak Masjid Raya Sumbar Dituntut 8 Tahun Penjara
JALANI SIDANG— Terdakwa Yelnazi Rinto menjalani sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Pada Pengadilan Negeri Kelas I A Padang.

PADANG, METRO
Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejati Sumbar menuntut terdakwa ASN bernama Yelnazi Rinto, yang terjerat kasus dugaan penyelewengan dana infak Masjid Raya Sumatra Barat (Sumbar), dana sisa Peringatan Hari Besar Islam (PHBI), dana Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Tuah Sakato, dan APBD Biro Bina Mental dan Kesra Setda Provinsi Sumbar, tahun anggaran 2019.

Dalam sidang tersebut, terdakwa Yelnazi Rinto, dinilai bersalah oleh JPU, sehingga dijatuhi hukuman pidana penjara. “Menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama delapan tahun, denda Rp350. 000.000 dan subsider enam bulan penjara,” kata JPU Pitria cs, saat membacakan amar tuntutannya, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Kelas I A Padang,Senin (25/1) sore.

Selain itu terdakwa yang juga ASN Pemprov Sumbar  diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp1. 754.979.804, subsider empat tahun penjara. JPU berpendapat bahwa terdakwa, melanggar pasal 2 ayat 1 jo pasal 18. Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999, tentang tindak pidana  korupsi. Sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2001, tentang perubahan atas undang RI nomor 31 tahun 1999 jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

“Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas korupsi. Terdakwa memiliki peran yang signifikan dalam terjadinya tindak pidana korupsi yang dilaksanakan sendiri. Terdakwa tidak mengembalikan kerugian negara,”ujar JPU.

Menanggapi tuntutan dari JPU, terdakwa yang didampingi Penasihat Hukum (PH) Riefdiana Nadra, Devie Diany, bersama tim, mengajukan nota pembelaan (pleidoi). “Kami minta waktu, untuk mengajukan pledoi majelis,” sebut PH terdakwa.

Sidang lanjutan pembacaan tuntutan itu diketuai oleh, Yose Ana Roslinda dengan didampingi hakim anggota M Takdir dan Zaleka. Setelah pembacaan tuntutan, Hakim menunda sidang hingga 29 Januari mendatang.

Sementara, dalam dakwaan JPU dijelaskan bahwa, terdakwa Yelnazi Rinto selaku bendahara pengeluaran pembantu pada biro bina sosial Sumatra Barat (Sumbar), priode 2010 hingga 2019. Bendahara masjid Raya Sumbar priode 2017. Bendahara Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Tuah Sakato, dan pemegang kas Panitia Hari Besar Islam (PBHI) tahun 2013-2017.

Dimana  terdakwa  memindahkan buku uang za kat yang ada direkening UPZ Tuah Sakato sebesar Rp375.000.000 ke rekening infak Masjid Raya Sumbar pada Bank Nagari Kantor Gubernur Sumbar, dengan cara memalsukan tanda tangan wakil ketua UPZ.  Setelah uang  tersebut masuk ke rekening, terdakwa langsung menariknya dengan menggunakan slip penarikan. Tak hanya itu, terdakwa juga memalsukan tanda tangan kepala Biro Bintal dan Kesra Setda Provinsi Sumbar.

Selanjutnya pada tanggal 1 Mei 2018, rekening bendahara pengeluaran Pembantu Biro Bintal dan Setda Provinsi Sumbar , menggunakan aplikasi Nagari Chas Management (NCM) dengan jenis ID Single User. Artinya menjalankan transaksi pemindahan buku cukup satu kali penggunaan NCM, disertai nomor hand phone terdakwa.

Kemudian terdakwa mentransfer sendiri dari uang persedian dari rekening bendahara pengeluaran Pembantu Biro Bintal dan Kesra Setda Provinsi Sumbar, ke beberapa nomor rekening. Seolah-olah untuk membayar kegiatan Biro Bintal dan Kesra Setda Provinsi, sehingga total keseluruhan sebesar Rp718.370.000.

Selanjutnya uang yang ditransfer,  dipindahkan ke beberapa nama orang lain, termasuk keterdakwa sendiri. Akan tetapi uang dengan jumlahnya besar itu, digunakan untuk membayar hutang pribadinya bukan, untuk membayar uang kegiatan.

Lebih lanjut dijelaskan dalam dakwaan, setiap selesai melaksanakan salat Jumat  dan salat lima waktu di Masjid Raya Sumbar, semua infak dan sedekah yang diterima masjid dikumpulkan oleh saksi  Efilman dan diantarkan ke ruang terdakwa tanpa penghitungan. Selanjutnya uang tersebut dikumpul menurut pecahannya.

Kemudian terdakwa menyetorkan uang infak pecahan Rp20.000 ke rekening masjid, sedangkan uang pecahan Rp50.000 dan Rp100.000, disimpan dalam brankas terdakwa, untuk membayar imam, muazin, honor garin, dan lain sebagainya.  Lalu terdakwa membuat laporan dan diumumkan kepada jemaah. Namun uang infak tersebut  malah dipergunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri, sehingganya tidak dapat dipertanggung jawabkan. Tak hanya itu, uang pemegang kas sisa dana (PHBI) Provinsi Sumbar dan penyelenggaraan salat idul fitri dan adha dan anak yatim yang berjumlah Rp98.207.759. Habis dipergunakan untuk keperluan terdakwa sendiri.

Terungkapnya kasus tersebut, setelah ada temuan darin laporan Penghitungan inspektorat  Provinsi Sumbar  tentang kerugian keuangan negara. Perbuatan terdakwa harus dipertanggung jawabkan. (cr1)

Editor:
KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional