Menu

ASN Berdasarkan Kualifikasi, Kompetensi dan Kinerja

  Dibaca : 59 kali
ASN Berdasarkan Kualifikasi, Kompetensi dan Kinerja
RPW (38), warga Koto Langang, Kenagarian Punggaaan Timur, Kecamatan Linggo Sari Baganti, Kabupaten Pesisir Selatan diamankan Polsek Lengayang Polres Pessel, usai korban R (40) melapor ke Polsek Lengayang. 

PARIAMAN, METRO–Kepala BKPSDM Kota Pariaman Irmadawani,  mengikuti rapat kordinasi Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota Se-Sumatera Barat tahun 2021. Dengan telah diterbitkan atau ditetapkannya Pe­raturan Menteri PANRB nomor 40 tahun 2018 tentang pedoman sistem merit dalam manajemen ASN, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menggelar acara Rapat Kordinasi Pemerintah Provinsi Dan Kabupaten/Kota Se-Sumatera Barat tahun 2021, dengan tema good and clean governance pengisian jabatan berdasarkan sistem merit.

Peraturan ini diterbitkan untuk mewujudkan sistem merit dalam manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, status pernikahan, umur atau kondisi kecacatan.

Sistem merit adalah kebijakan dan manajemen SDM aparatur negara yang berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar.

Menurut Komisioner KASN Bidang Pengawasan Pengisian Jabatan Pimpinan Tertinggi (JPT) Wilayah 2, Agustinus Fatem mengatakan baik sistem merit maupun pengisian JPT, keduanya saling berhubungan.

“Pelaksanaan sistem merit tidak luput dari pe­ngisian JPT melalui seleksi terbuka bagi instansi yang belum menerapkan sistem merit. Dapat juga pengisian JPT melalui talent pool bagi instansi yang telah menerapkan sistem merit dalam manajemen ASN,” ujar Agustinus Fatem.

Agustinus Fatem menjelaskan, pengamatannya selama ini ada beberapa masalah hadir dalam pengisian JPT.

Sebut saja masalah ketika PPK melantik pejabat pimpinan tinggi tapi tidak sesuai dengan jabatan yang dipilih/diikuti dalam seleksi terbuka, pelaksanaan uji kompetensi dalam rangka mutasi/rotasi sering dijadikan PPK untuk melakukan pemberhentian pejabat pimpinan tinggi, panitia seleksi tidak mene­tapkan passing grade dalam dokumen perencanaan seleksi, dan lain sebagainya.

“Dengan adanya momentum rakor ini, diharapkan segala permasalahan yang menghambat sebelumnya dapat dengan segera menemukan solusinya,” tegas Agustinus Fatem.

Sementara itu Kepala BKPSDM Kota Pariaman Irmadawani yang hadir dalam acara tersebut katakan, ia sebagai pengelola SDM aparatur seperti Kepala Badan Kepegawaian Pemerintah Daerah dan juga para ASN yang ada dilingkungan Pemerintahan Kota Pariaman harus memahami apa itu sistem merit.

Katanya, bagaimana pelaksanaannya, sehingga bisa jadi pedoman baginya yang ada di instansi pemerintah daerah.

“Semoga dalam penerapan sistem merit agar dapat berjalan efektif dan akuntabel. Untuk saat ini kami sudah berada di posisi pengumpulan data dan dokumen dalam penilaian mandiri sistem merit dengan aplikasi SIPINTER, dan akan dilaksanakan coaching oleh KASN,” ujarnya.

“Inti dari pembahasan dalam Rakor tersebut yaitu, salah satu hal yang penting dalam menciptakan pemerintahan yang efektif adalah dengan memilih aparatur yang berkompeten dan berintegritas berdasarkan sistem merit,” terang Irmadawani.

Rapat kordinasi pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota Se-Sumatera Barat tahun 2021 ini , dibuka oleh Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah (efa)

Editor:
KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional