Firli Bahuri menyampaikan, kasus-kasus korupsi yang ditangani KPK didaerah paling banyak berhubungan dengan penerimanaan suap untuk pengurusan perizinan, pengadaan barang dan jasa serta urusan penempatan dan promosi jabatan.
“Untuk itu, saya meminta kepada seluruh petugas APIP agar ketiga hal tersebut agar dapat dipegang teguh dan dikendalikan sehingga akan memberikan kesan baik kepada pemimpin daerah terhadap integritas dari APIP dan Inspektorat,” ujarnya.
Ketua KPK itu menjabarkan 3 sikap dan tugas penting APIP yaitu, pertama, oversight yakni memastikan seluruh unit kerja APIP mengerjakan apa yang seharusnya dikerjakan. Kedua, Insight yaitu, mampu memberikan jasa konsultasi dalam rangka meningkatkan kinerja dalam pemerintahan dan ketiga, Foresight yakni, mampu mengidentifikasi tren dan tantangan yang akan dihadapi oleh pemerintah dan seluruh unit kerjanya.
“Peran penting APIP adalah quality control, quality assurance dan consultant. Peran ini akan berfungsi pada 4 tahapan yaitu, perencanaan, pengesahan, implementasi dan evaluasi/auditing, semua tahapan ini akan membutuhkan peranan penting dari APIP agar tidak terjadinya korupsi dalam siklus ini,”jelasnya.
Sementara Menteri dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian mengatakan, APIP sebagai Aparat Pengawasan Internal Pemerintah memiliki peranan yang sangat penting bagi kepala daerah. “Bagi kepala daerah fungsi APIP akan dapat menjadi filter pertama agar unsur kerugian atau korupsi pada daerah dapat dihindari,”katanya. (pry)
