Close

Aset Jangan sampai Hilang di Padangpariaman

Bupati Padangpariaman Suhatri Bur, kemarin, ingin penatausahaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) ulang untuk mengatasi persoalan aset daerah.

PDG.PARIAMAN, METRO–Bupati Padangpariaman Suhatri Bur, kemarin, ingin penatausahaan Ba­dan Usaha Milik Daerah (BUMD) ulang untuk me­ngatasi persoalan aset daerah. Semua itu diung­kapkan Bupati Padangpariaman Suhatri Bur kema­rin, saat  membuka sekaligus menjadi narasumber utama dalam rapat koordinasi penatausahaan barang usaha milik daerah serta finalisasi SSH dan RKA pe­rangkat daerah tahun 2022  se-Kabupaten Padang­pa­riaman.

Suhatri Bur menyebutkan bahwa seluruh aset Pemerintah Kabupaten Padangpariaman harus didata kembali, jangan sampai ada yang ketinggalan didata, karena hal tersebut sangat penting dalam penatausahaan barang usaha milik daerah.

“Seluruh aset harus didata kembali, jangan sampai ada yang ketinggalan didata, karena hal tersebut sangat penting dalam penatausahaan barang usaha milik daerah, contohnya apabila ada  permintaan aset oleh instansi peme­rintah lain, kita kekurangan bahan ketika ada pihak lain mengklarifikasi aset tersebut,” ujar Bupati.

Ia menambahkan bahwa kemanfaatan aset dae­rah dan barang-barang yang tidak bisa dimanfaatkan dan menjadi beban anggaran pemerintah da­erah harus dikaji ulang kembali. “Alhamdulillah tahun ini sudah dihapuskan atau di nol kan beberapa aset yang tidak berguna dan menjadi beban anggaran sehingga pemerintah daerah bisa memanfaatkan tanah tersebut dan bisa jadi pendapatan asli daerah,” jelasnya.

Menurut Bupati Pa­dang­­pariaman Suhatri Bur da­lam penatausahaan ba­rang usaha milik daerah harus diperjelas status aset yang ada, jangan sam­pai terjadi persoalan dengan aparat penegak hukum nanti sehingga keberadaan aset tersebut tidak bisa dimanfaatkan maksimal untuk kepenti­ngan daerah.

Katanya, ada 4 point penting yang menjadi isu dalam pengelolaan aset di Padangpariaman tahun 2020 yang harus ditindaklanjuti segera menurut Suhatri Bur, pertama ada barang-barang yang rusak yang dibiarkan begitu saja, kedua pengamanan BMD tidak optimal sehingga terdapat BMD yang tidak diketahui keberadaannya atau telah dinyatakan hilang, ketiga ada aset tetap dikuasai oleh pihak lain dan keempat kehilangan barang yang tidak ada administrasi pelaporannya di aset.

Suhatri Bur mengha­rap­kan seluruh pimpinan perangkat daerah di ling­kungan Pemerintah Kabupaten Pa­dangpariaman yang selama ini kurang serius dalam penataan aset ini, harus lebih menjadi perhatian.

“Kepala OPD yang selama ini kurang serius da­lam penataan aset ini, ha­rus lebih menjadi perha­tian, jangan ragu karena ada regulasi yang jadi panduan, pengadministrasian aset sangat diutamakan, karena kalau administra­sinya jelas, tentu tidak akan terjadi permasalahan,” terangnya.

Lebih lanjut Suhatri Bur menyebutkan apabila da­lam pengadministrasian aset sudah tertata dengan baik akan berdampak kepada kemudahan dalam  pencatatan aset dan pengelolaan aset, oleh karena itu pengawasan dan penge­dalian dari kepala OPD harus lebih ditingkatkan. Rapat koordinasi penatausahaan barang usaha mi­lik daerah serta finalisasi SSH dan RKA perangkat da­erah tahun 2022 diikuti oleh seluruh OPD di ling­kungan Pemerintah Kabupaten Pa­dang­pariaman. (efa)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

0 Comments
scroll to top