Menu

Asap kian Parah, Pemprov Sumbar Lamban

  Dibaca : 1500 kali
Asap kian Parah, Pemprov Sumbar Lamban
Delviola Mawaddah 1804078 Prodi S1 Farmasi, Universitas Perintis Indonesia (UPERTIS)
SAM_4175

Asap pekat di Pasaman, Sumbar.

PADANG, METRO–Kabut asap kiriman provinsi tetangga makin parah saja dirasakan di Sumbar. Hal ini membuat jarak pandang di wilayah Sumbar semakin pendek, karena asap tebal. Jika dibandingkan hari-hari sebelumnya, maka pada Kamis (22/10) menjadi kabut asap yang paling parah di Sumbar.

Kasi Observasi dan Informasi Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Padang, Budi Iman Samiaji mengatakan, jarak pandang akibat kabut asap berkisar 1.200 meter. Sementara, jarak pandang di Bandara Internasional Minangkabau (BIM), pesawat masih memungkinkan untuk mendarat.

”Normal sih tidak, tapi pesawat masih bisa mendarat. Kalau nanti sudah berada di bawah 700, maka aktivitas Bandara akan dihentikan,” ujar Budi Iman Samiaji saat dihubungi, Kamis (22/10).

Sementara itu, kualitas udara sejak pagi berada pada level berbahaya. Berdasarkan pantauan Global Atmosphere Watch (GAW) Koto Tabang, konsentrasi PM10 sekitar pukul 10.00 WIB, kategori Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) berada pada tingkat 500 Mikrogram per meter kubik atau berada pada level berbahaya.

Kondisi kabut asap berkepanjangan sejak September lalu, sudah meresahkan warga. Warga di Kota Padang yang beraktivitas di luar rumah, sudah memakai masker. Bahkan peserta didik kembali diliburkan, setelah sebelumnya diliburkan. Peserta didik terutama TK diliburkan, terhitung hari Jumat (23/10). Peserta didik libur selama dua hari hingga Sabtu (24/10).

Hingga saat ini, Pemprov Sumbar belum mengirimkan bantuan ke Provinsi tetangga sebagai daerah penghasil kabut asap. Jika tetap dikirimkan bantuan, maka hasilnya tidak akan efektif. Karena, Pemprov Sumbar tidak memiliki peralatan yang memadai untuk pemadaman lahan kebakaran. Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumbar, Eliyusman mengatakan, para prinsipnya Pemprov Sumbar siap memberikan bantuan kepada provinsi tetangga dalam pemadaman lahan kebakaran yang menjadi penyebab tebalnya kabut asap.

Akan tetapi, untuk memberikan bantuan ini, Pemprov Sumbar terlebih dahulu menganalisa terlebih dahulu. ”Kita tentu kaji dulu apakah efektif atau tidak bantuan yang kita berikan. Kalaupun nanti kita kirimkan bantuan, namun hasilnya tidak efektif, itu akan jadi sia-sia. Kalau untuk membantu, tentu ini sudah menjadi kewajiban kita semua,” jelasnya saat dihubungi, Kamis (22/10).

Dijelaskannya, untuk bantuan tersebut bisa saja berupa bantuan tenaga, bantuan berupa alat, dan bantuan berupa pemikiran. Namun saat ini, belum ada satupun bantuan yang dikirimkan. Hal itu dikarenakan katerbatasan yang dimiliki oleh Pemprov Sumbar.

Misalnya, kalau bantuan berupa tenaga, maka ini tidak akan efektif. Karena, untuk pemadaman ini, tenaga manusia tidak akan mampu memadamkan api tersebut. Betapa tidak, lahan yang terbakar adalah lahan gambut dengan kedalaman mencapai 15 meter. Maka, untuk pemadaman ini, dibutuhkan peralatan yang canggih, seperti pesawat dan helikopter.

”Kalau untuk evakuasi, pemerintah pusat telah menugaskan TNI. Kalau kita dari relawan, memang belum ada. Kemudian, untuk bantuan alat, kita juga tidak ada mengirimkannya. Sebab, kita tidak memiliki alat-alat ini,” sebutnya.

Terkait dengan bantuan tenaga, relawan-relawan yang ada di Sumbar belum memiliki kemampuan untuk ini. Berbeda jika bantuan relawan dari Sumbar jika terjadi gunung meletus dan gempa bumi. Relawan Sumbar sudah sangat terlatih dengan ini tentunya akan bisa membantu banyak. Kemudian, terkait dengan penyediaan tempat evakuasi, Pemprov Sumbar juga akan siap mengadakannya.

Karena, siap tidak siap, Pemprov Sumbar harus menyediakannya tanpa pandang bulu. Karena, itu sudah menjadi amanat dari undang-undang. “konsekuensinya, kalau kita sediakan tempat pengungsian, kita harus siapkan kebutuhan dasar mereka. Seperti tempat tinggal, makan minum, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya,” sebutnya.

Sementara, Plt Kepala BPBD Sumbar, Zulfiatno mengatakan, untuk pengungsian ini, juga tidak terlepas dari kearifan lokal masyarakat Sumbar yaitu dengan sifat kekeluargaan. “Kalau yang mengungsi, sudah ada di Sumbar. Tapi, rata-rata mereka ditampung oleh keluarga mereka,” sebutnya.

Dijelaskannya, sesuai dengan undang-undang nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, Pemprov tetangga bisa saja meminta bantuan kepada Provinsi lainnya. “Atas dasar itu, kami siap untuk membantu mereka,” jelasnya.

Diakuinya, saat ini pihaknya belum ada melakukan komunikasi tentang bantuan tersebut kepada Provinsi penghasil asap. Sedangkan bantuan yang mungkin dikerahkan untuk penanggulangan bencana ini bisa saja berupa alat dan peralatan penanggulangan bencana. “Kalau mereka membutuhkan pemadam kebakaran, atau personil untuk memadamkan api di hutan, kita siap untuk mengirimnya. Tapi sampai saat ini mereka belum membutuhkan bantuan tersebut,” tutur Zulfiatno beberapa waktu lalu. (da)

Editor:
KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional