Angkat Bendera Putih di Kota Padang, PPKM Usaha Mati, Pengusaha Menjerit, Trauma dengan Aparat

PADANG, METRO–Seratusan massa yang mengatasnamakan  aliansi Masyarakat Sumbar Ter­dam­pak PPKM (Pem­berla­kukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat), meng­gelar aksi damai me­no­lak diperpanjangnya PPKM, Kamis (29/7) sore di bundaran Simpang Masjid Raya Sumbar.

Massa datang dan ber­kum­pul usai pelaksanaan iba­dah shalat Ashar de­ngan membawa spanduk berbagai tulisan seperti “Tolak PPKM”, “PPKM usa­ha mati, merugi, trauma dengan aparat, “kami ingin berjualan setiap hari tanpa dirazia”, dan lainnya.

Selain itu dalam aksi, mereka juga melakukan aksi pengibaran benda pu­tih sebagai simbol menolak PPKM diperpanjang.

Koordinator aksi Heru Saputra mengatakan, pe­ne­rapan kebijakan PPKM di Indonesia sudah tidak efek­tif. Hal ini dapat dilihat dari angka positivity rate Covid-19 d Indonesia se­lama pe­nerapan PPKM da­rurat yang mencapai angka 33,42% pada tanggal 20 juli 2021.

“Kemudian dalam pe­ne­rapannya, kebijakan ini terlalu banyak menggu­na­kan istilah seperti PSBB, PSEM, PPKM, PPKM Mikro, Penebalan PPKM Mikro. PPKM Darurat hingga yang terbaru PPKM dengan be­be­rapa level. Artinya, PPKM dengan berbagai is­tilah ini sudah tidak efektif sebagai upaya menu­run­kan infeksi Covid-19 dan diterapkan tanpa ada per­baikan secara baik, se­makin berdampak buruk terhadap ekonomi mas­yarakat,” ujarnya.

Dikatakannya, khusus di Sumbar, banyak ekonomi masyarakat terdampak oleh kebijakan PPKM ini, terutama di sektor UMKM. Kebijakan PPKM membuat UMKM semakin kritis. Mu­lai dari adanya pemba­tasan jam operasional, pembatasan jumlah pe­langgan yang ingin makan/minum di tempat dan razia serta upaya pembubaran yang akhirnya membuat tingkat konsumsi mas­ya­rakat menjadi rendah.

“Ini berdampak pada penurunan omset secara drastis dan sebagian UMKM ada yang gulung tikar karena tidak sanggup menanggung beban dan akhirnya mengakibatkan banyak karyawan yang dirumahkan,” sebutnya.

Untuk itu, atas nama Aliansi Masyarakat Sum­bar Terdampak PPKM me­minta tidak ada perpan­jangan PPKM, sebelum adanya solusi terhadap masyarakat yang ter­dam­pak.

“Setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah dalam menghadapi pan­demi Covid-19, harus di­lakukan dengan men­jun­jung tinggi ilmu pe­nge­tahuan dan diru­muskan secara matang serta mem­perhatikan prinsip keadilan dan keberpihakan kepada masyarakat,” katanya.

Kemudian katanya, pe­merintah harus me­mas­tikan bahwa kebijakan pe­nangan Covid-19 juga ha­rus memperhatikan eko­nomi masyarakat, teru­tama para pelaku UMKM. “Kami juga mengimbau masyarakat untuk ber­sama lawan Covid-19, taat protokol kesehatan dan segera mengikuti program vaksinasi, serta mengajak segala lini untuk ber­kola­borasi bahu membahu me­ng­hadapi pandemi da­lam optimisme bangkitnya eko­nomi di Sumatra Barat,” te­gasnya. (rom)