Menu

Angka Positif Covid-19 Mengkhawatirkan di Sumbar, Masyarakat Diminta Disiplin Prokes

  Dibaca : 154 kali
Angka Positif Covid-19 Mengkhawatirkan di Sumbar, Masyarakat Diminta Disiplin Prokes
Gubernur Sumbar Mahyeldi bersama Wagub Audy Joinaldy, Ketua MUI Sumbar Gusrizal Gazahar, jajaran OPD, Forkopimda Sumbar, rapat kordinasi dengan bupati dan wali kota terkait penanganan Covid-19, pekan lalu.

Angka terkonfirmasi po­sitif Covid-19 di Sumbar makin meng­ka­watirkan. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumbar mendorong pelaksanaan Pem­berlakuan Pem­­batasan Ke­gia­tan Mas­ya­ra­kat (PPKM) Mi­kro Da­ru­rat ber­jalan se­suai aturan. Pe­merintah pu­sat me­naikkan sta­tus tiga kota di Sum­bar dari PPKM Mi­kro Pe­nge­tatan men­jadi PPKM Mi­k­­ro Darurat. Ti­ga ko­ta itu yakni, Kota Padang, Pa­dang­panjang dan Bu­kit­tinggi.

Gubernur Sum­­­bar, Mah­yel­­di se­belum­nya mene­kan­kan, agar kota yang ditetapkan seba­gai PPKM Darurat di Sum­bar dapat melaksanakan lang­kah-lang­kah strategis, agar mene­kan pe­nyebaran Covid-19. Se­lain itu meningkatkan tracking dan testing. “Kepada mas­yara­kat diharapkan disiplin dengan Protokol Kesehatan (Prokes) Pencegahan Covid-19 dengan 6M. Yakni, mencuci tangan, menjaga jarak, mema­kai mas­ker, menjauhi keru­mu­nan, me­ngurangi mobilitas dan mela­kukan vaksin,” tegas Mah­yeldi, saat Rakor Pe­laksa­naan PPKM Mikro Pengetatan bersama 4 kota di Sumbar, Rabu (7/7) lalu.

Masing-masing kota dapat menggerakan desa dan nagari mem­per­ba­nyak tracking. Ka­rena ke­mam­puan pe­me­­riksaan sam­pel Sum­bar ma­sih ba­nyak. Se­lain itu,­ Mah­yeldi ju­­ga me­ne­­kan­kan pe­lak­­­sa­na­an vak­sinasi agar ter­lak­sana dengan cepat. Sehing­ga ke­ke­balan tu­buh ma­sya­ra­kat dapat da­pat terjaga.

Hal yang sa­­ma juga di­sam­­­paikan Wa­kil Gu­ber­nur Sum­­bar, Au­dy Joi­naldy. Di­ha­rap­kan pene­ra­pan Perda Adap­­­­­tasi Kehi­du­­pan Baru (AKB) No.6/2020 dapat ber­jalan di te­ngah-tengah ma­sya­rakat. Karena pe­rangkat hu­kum ter­se­but jika ber­jalan dengan baik, maka penye­baran Covid-19 bisa ditekan.

Audy menyampaikan sejak kasus pertama diumumkan pa­da awal Maret 2020, perkem­bangan Covid-19 sejak bebe­rapa bulan ini, angka tren cen­derung naik. Untuk itu Pemprov Sumbar telah me­ngambil lang­kah-lang­kah sejak beberapa bulan ter­akhir bersama bupati dan wali kota se-Sumbar dan satgas masing-masing, dian­tara­nya dengan vaksinasi mas­sal.

Ia menjelaskan, lonjakan kasus positif Covid-19 yang berlangsung sejak Juni hingga awal Juli 2021  menyebabkan, jumlah zona merah corona di Indonesia meningkat pesat. Terutama di Pulau Jawa, kini sebagian besar kota/kabu­paten berstatus zona merah corona.

Data Din­kes Sumbar, ada empat da­erah masuk ases­men si­tua­si pandemi level 4. Meng­ha­da­pinya, Tim Satgas Sum­­bar me­ng­i­n­­struk­sikan Sa­t­­gas Ka­bu­pa­­ten/Ko­ta me­la­ku­kan reak­si ce­pat. Di an­ta­ranya, tracking dan tracing ma­­sif terha­dap ma­s­yara­kat po­­ten­sial ter­pa­par Co­vid-19, un­tuk me­mu­tus mata ran­tai pe­­nye­ba­ran Co­­vid-19. Ter­­m­a­suk mela­ku­kan vak­­­si­nasi mas­sal. “Yang ter­pen­ting se­gera dila­kukan ada­lah pendirian rumah isolasi oleh masing-ma­sing daerah, pening­ka­tan vaksinasi,” sebut­nya.

Menyikapi itu, Badan Pe­nang­gulangan Ben­cana Da­erah (BPBD) Sumbar meng­aktifkan Posko Ter­padu Pe­na­nga­nan Covid-19. Posko itu be­ru­pa pengo­lahan data yang ber­pusat di Kantor Gu­bernur. “Kita aktif­kan lagi Posko Ter­padu untuk penga­wa­san Covid-19. Da­ri posko itu kita koor­di­na­sikan ber­sa­ma terkait pe­na­nga­nan Co­vid-19 ber­sama untuk 19 ka­bu­pa­ten dan kota,” ung­kap Ke­pala Pe­­lak­sa­na (Ka­lak­sa) BPBD Sum­bar, Er­man Rah­man, Ju­mat (9/7).

Di posko itu akan bergabung ber­­sama dengan Pol­ri, TNI, Dinas Kese­hatan Sum­bar, Sat­pol PP, Dis­ko­minfo. Diha­rapkan juga ada Pos­ko yang sama di masing-masing ka­bu­paten kota agar memudahkan koor­dinasi lintas sek­toral.  “Tim ini nan­tinya akan melak­sanakan tugas me­nga­wasi dan men­sosiali­sasi­kan pe­nerapan pro­kes Co­vid-19 dan so­sia­lisasi mengajak ma­sya­rakat untuk ikut program vaksin nantinya,” ungkap Erman.

Sebelumnya, pemerintah resmi memperluas PPKM Daru­rat di luar Pulau Jawa dan Bali. Sebanyak 15 daerah di luar Jawa Bali resmi diberla­kukan PPKM Darurat. Ter­masuk tiga kota di Sumbar, penerapan aturan itu berlaku pada 12 Juli. Menko Pereko­nomian Airlang­ga Hartarto menga­takan, keputusan menetapkan PPKM Darurat ke 15 da­erah tersebut memperha­tikan beberapa fak­tor. Diha­rapkan ma­syarakat mematuhi aturan penerapan PPKM Mikro Darurat. (**)

Editor:
KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional