Close

Angka Perceraian Kalangan ASN di Limapuluh Kota Tinggi, Ibu Guru Berusia Lanjut Ungguli Angka Perceraian

LIMAPULUH KOTA, METRO–Kepala Badan Kepegawaian dan Pengemba­ngan Sumber Daya Ma­nusia (BKPSDM) Kabupaten Lima Puluh Kota, Aneta Budi Putra, mengatakan angka perceraian di kala­ngan Aparatur Sipil Negara (ASN) Lima Puluh Kota, meningkat ta­jam diban­ding tahun 2021 silam.

“Sampai Juni 2022 ini, sudah ada 14 ASN yang mengajukan izin perceraian dan 10 diantaranya sudah kita keluarkan izinnya. Jumlah ini meningkat 100 persen dibanding ta_hun 2021 yang hanya ada 15 ASN yang mengajukan perceraian,” ungkap Aneta Budi Putra, didam­pingi Auditor Kepegawaian BKPSDM, Salfina, kepada wartawan di kantor­nya, Rabu (22/6).

Disampaikannya, dari 14 ASN yang mengajukan izin perceraian dengan dalih persoalan ekonomi dan tidak cocok lagi, hampir 85 persen berasal dari kalangan guru. Dan sebahagian besar diantanya sudah berusia paroh baya atau kelahiran 68 an atau dengan usia yang tidak muda lagi.  Herannya, yang mengajukan izin perceraian kebanyakan dari kalangan perempuan atau cerai gugat.

”Yang paling banyak itu di lingkungan dinas Pendidikan yaitu guru, hampir 85 persen. Dan memang karena ASN pa­ling banyak itu ya guru. Dan rata-rata mereka su­dah berusia paroh ba­ya, atau tidak muda lagi. Alasannya, ketika kita tanya dan proses kenapa me­ngajukan izin perceraian, mereka rata-rata beralasan karena faktor eko­nomi,” ungkap Budi.

Sebagai badan pembina kepegawaian di dae­rah, BKPSDM tidak serta merta langsung memberikan izin begitu ada pengajuan cerai dari ASN di Lingkungan Pemkab Lima­puluh Kota. Pengajuan tersebut akan diproses untuk mengetahui alasan dari perceraian itu sendiri.

“Kalau penyebabnya ada indikasi pelanggaran disiplin ASN maka kita akan lanjutkan prosesnya sesuai aturan ASN. Kalau memang masalah perceraiannya tidak ada hu­bungannya dengan kepegawaian, maka izinnya akan kita keluarkan,” tambah dia.

Dia mencontohkan sa­lah satu kasus penyebab perceraian yang pemohonnya perempuan. Pada awalnya ASN itu meminjam ke bank untuk mo­dal usaha suami dengan jaminan SK. Namun usaha yang dibangun dari uang pinjaman dengan jaminan SK tadi tidak berjalan sukses.

“Artinya, gaji dia se­tiap bulan sudah kena potong. Dan ketika usaha itu ga­gal, sang suami tidak bertanggung jawab dari sisi ekonomi. Akhir­nya dia memutuskan untuk me­ngajukan per­mo­ho­nan cerai,” jelas Budi. (uus) 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

0 Comments
scroll to top