Menu

Angka Covid-19 di Sumbar Merisaukan, Gubernur: Tetap Razia Prokes, Perbatasan Diawasi

  Dibaca : 108 kali
Angka Covid-19 di Sumbar Merisaukan, Gubernur: Tetap Razia Prokes, Perbatasan Diawasi
PERIKSA—Kegiatan razia Tim Gabungan Penegakan Perda Nomor 6 Tahun 2020 di sejumlah daerah di Sumbar, terlihat petugas sedang periksa seorang warga.

PADANG, METRO
Pemprov Sumbar melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) bekerjasama dengan Polda Sumbar dan Korem 032/Wirabraja terus menegakan aturan penerapan protokol kesehatan (Prokes) Covid-19 terhadap masyarakat, sesuai Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasan Baru (AKB).

“Penegakan disiplin protokol kesehatan ini bertujuan untuk menekan penyebaran virus corona (Covid-19) di Provinsi Sumbar,” tegas Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah di sela-sela kesibukannya, Jumat (30/4).

Mahyeldi Ansharullah juga menyampaikan, dilema kondisi turun naiknya angka penyebaran wabah Covid-19 di Sumbar cukup merisaukan. Kondisi ini terjadi karena kesadaran masyarakat akan pentingnya prokes (pakai masker, cuci tangan dan jaga jarak) masih rendah dan cenderung mengabaikannya.

Hal ini terbukti masih banyaknya masyarakat yang diberikan sanksi sesuai Perda Nomor 6 Tahun 2020 tersebut. Untuk 1 Januari hingga 28 April 2021 saja, telah 43.697 orang yang diberi sanksi kerja sosial dan denda administrasi. Selain itu, juga terdapat 641 pelaku usaha dan 226 penyelenggara kegiatan se-Sumbar yang juga diberi sanksi berdasarkan perda tersebut.

Selain rendahnya kesadaran masyarakat dalam penerapan prokes, penyebaran Covid-19 saat ini juga disebabkan adanya mobilitas orang datang dari luar daerah yang membawa wabah virus ini dari perjalanannya.

“Karena itu pemerintah melarang mudik dan melakukan pengawasan melalui posko dan razia rutin. Kita akan terapkan Perda Nomor 6 tahun 2020 ini dalam bulan Ramadan dan menyambut Idul Fitri, agar penanganan Covid-19 lebih terkendali. Kita akan tetap melakukan razia untuk penerapan perda dan juga pengawasan melalui posko-posko perbatasan,” tegasnya.

Tidak hanya terkait prokes dan mobilitas masyarakat dari luar daerah, saat ini di Sumbar juga masih rendah presentase pelaksanaan vaksinasi Covid-19. Karena itu, Mahyeldi Ansharullah juga meminta Dinas Kesehatan Provinsi Sumbar agar sesegeranya meningkatkan proses vaksinasi di tengah masyarakat.

“Badan Penanggulang Bencana Daerah (BPBD) Sumbar juga memaksimalkan kegiatan membagi-bagikan masker. Terutama selama aktifitas beribadah di mesjid di bulan Ramadhan ini,” tegasnya.

Kepala Satuan Polis Pamong Praja (Satpol PP) dan Damkar Provinsi Sumbar, Dedy Diantolani, Sos, MM. juga melaporkan kegiata razia Tim Gabungan Penegakan Perda Nomor 6 Tahun 2020. Dedy menyebutkan, baru- baru ini telah dilaksanakan operasi penegakan Perda Nomor 6 Tahun 2020 secara gabungan dengan Polda Sumbar.

Rincian personil yang terlibat dalam razia gabungan ini, Satpol PP dan Damkar Provinsi Sumbar sebanyak tujuh personil dan Polda Sumbar sebanyak 50 personil. “Razia fokus pada pelaku usaha. Di antaranya masih dalam memberikan sanksi teguran tertulis. Jika tahuan terulang akan diberikan sanksi denda atau penjara,” ujarnya.

Dedy juga mengatakan, dengan adanya penegakan perda ini, dapat memberikan efek jera terhadap masyarakat di Kota Padang. Sehingga dapat menekan angka penyebaran Covid-19 di Sumbar.

“Dengan suasana Kota Padang tepatnya di kafe-kafe pada malam hari selalu ramai, diharapkan Tim Terpadu Penanganan Covid-19 selalu berkesinambungan dan konsisten dalam penegakan Perda Nomor 6 Tahun 2020. Terutama himbauan terhadap pelaku usaha,” katanya.

Dedy juga menyampaikan, semua orang yang terjaring dalam operasi gabungan penerapan prokes Covid 19 ini langsung dibawa ke Polda Sumbar untuk diberikan Rapid Antigen. Setelah dilakukan pemeriksaan. “Hasil pemeriksaan Rapid Antigen semuanya negative Covid-19,” ungkapnya. (fan)

Editor:
KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional