Menu

Andre Rosiade Sebut Menteri Sosial Mainkan ”Drama Korea”

  Dibaca : 104 kali
Andre Rosiade Sebut Menteri Sosial Mainkan ”Drama Korea”
Andre Rosiade.

ADINEGORO, METRO–Anggota Komisi VI DPR RI Andre Rosiade kembali me­nyentil Menteri Sosial (Mensos) TriRismaharini yang memarahi bank-bank BUMN (Himbara/Himpunan Bank Milik Negara). Kader Partai Gerindra ini pa­sang badan untuk bank pelat merah yang merupakan mitra kerja Komisi VI DPR RI.

Dirinya menilai, marah-marah yang dilakukan Risma terhadap bank BUMN diduga adalah pencitraan ala drama Korea alias drakor. Risma dike­tahui marah-marah karena bank BUMN memblokir rekening penerima bansos. Padahal yang diketahui Andre, pejabat Kemensos sendiri yang memerin­tah­kan pemblokiran.

“Terjadilah politik dra­ma Korea, pencitraan dra­ma Korea, drakor gitu lho. Seakan-akan ada menteri marah-marah sama peja­bat bank untuk bela rakyat, padahal kementerian kirim surat suruh bank ini nge­blo­kir. Itu namanya pen­citraan drama Korea,” kata dia dalam rapat dengar pendapat dengan bebe­rapa BUMN, termasuk BNI dan BTN, Kamis (9/9).

Jadi, lanjut Ketua DPD Partai Gerindra Sumbar ini, jangan sampai terjadi pen­citraan drama Korea dan mengorbankan institusi lain. Andre pun meminta Direktur Utama (Dirut) BNI Royke Tumilaar dalam ra­pat itu untuk merespons ter­kait surat perintah pem­blo­kiran.

“Nah setelah drama Korea marah-marah dila­kukan lalu Kemensos kirim surat lagi suruh membuka blokir itu,” lanjut Andre.

Sebagai mitra kerja BUMN, dirinya meyakini bahwa bank, dalam hal ini Himbara tidak mungkin berani melakukan blokir jika tidak ada perintah. “Nah saya ingin dalam forum ini kita berikan klari­fikasi dan minta hentikan politisi pencitraan drama Korea untuk kepentingan pribadi dengan merusak citra institusi negara yang lain,” tambahnya.

Anggota Komisi VI DPR RI Nusron Wahid meminta Direktur  BNI  Royke Tumi­laar mengklarifikasi pole­mik Menteri Sosial Tri Ris­ma­harini yang memarahi bank-bank BUMN. Dirinya ingin bos bank pelat merah itu mengklarifikasi pernya­taan Andre Rosiade yang menyebut pejabat­Kemen­sos yang meminta Him­bara memblokir rekening penerima bansos.

Berdasarkan polemik yang berkembang bela­kangan terkait Risma me­marahi bank BUMN, lanjut dia memunculkan citra bah­wa bank BUMN meng­hambat bansos sehingga akan membuat kinerja BNI terlihat tidak bagus.

“Padahal ini bank BUMN, bank go public, kalau perusahaan yang nggak bagus, lelet kan nanti persepsi investor kan berkurang. Kalau per­sep­sinya kebentuk jelek kan nanti sahamnya turun. Kan repot nanti itu. Jangan sam­­­­pai ada pejabat men­teri itu malah justru meng­ganggu kinerja, membuat harga sahamnya turun,” tambahnya.

Diketahui, Mensos Tri Rismaharini meluapkan kemarahannya dalam pe­nya­luran bantuan sosial (Bansos) melalui Himbara. Hal ini diungkap Risma saat melakukan kunjungan kerja ke daerah-daerah.

Menanggapi hal ter­sebut, Direksi Bank Him­bara menilai masalahnya hanya pada komunikasi. Menurut Direktur Bisnis Makro Bank BRI Supari, sebenarnya data yang ada bisa lebih mudah untuk mencermati masalah ban­sos itu ada di mana.

“Mulai data itu kita teri­ma kemudian kita lakukan assement sesuai dengan kesepakatan, ada 5 parameter data, mulai dari NIK, nama, nama ibu kandung, tanggal lahir dan juga ala­mat, sepanjang 5 data itu lengkap maka sesungguh­nya oleh Himbara akan dieksekusi akan sangat cepat,” ujar Supari.

Senada dengan Supari, Direktur Hubungan Kelem­bagaan bank BNI Rohan Hafas mengatakan, statis­tik­nya sejak 2017 sampai saat ini, Himbara selalu menyalurkan 100% bansos untuk data-data yang su­dah clean, sedang­kan data yang tidak clean itu bukan lagi teritorinya bank, jadi Himbara akan mengem­bali­kan data ter­sebut ke Kemensos untuk di cek kembali.

“Kemudian kalau me­nge­nai penarikan, belum ditarik dan sebagainya, itu memang bukan teritori kami di Himbara. Di Ke­men­sos itu ada yang nama­nya pendamping dan itu dilakukan oleh Dinsos, di pemda-pemda setempat, merekalah yang meng­giring atau menanyakan alasan kepada orangnya, mengapa belum ditarik, jadi itu bukan teritori kami (Bank),” sambung Rohan Hafas.

Direktur Hubungan Ke­lem­bagaan BNI Sis Apik Wijayanto mengatakan, tugas penyaluran bansos yang sudah berjalan sejak 2017 dengan rata-rata pe­nya­luran 98-99%, untuk dana yang tersisa, akan dikembalikan kepada pe­me­rintah.

“Sejak 2020 rata-rata penyaluran kita di atas 98-99, nah bagaimana yang masih tersisa ini, tentunya kami punya pedoman di bank Himbara ini bahwa apabila dana tersebut tidak diambil dalam kurun waktu tertentu atau 105 hari, ma­ka dana tersebut kita kem­balikan ke kas Negara,” lanjut Sis Apik.

Sis Apik menegaskan, tidak ada pengendapan dana di bank untuk bansos yang belum tersalurkan. Hal itu terindikasi dari data yang tidak lengkap ataupun memang tidak diambil oleh penerima manfaat. “Bank ini melaksanakan penya­luran Bansos dengan government, sesuai tugas kita, bahwa kita ingin juga mem­percepat penyaluran Ban­sos ini, kalau ada bank yang ingin berkolaborasi kita dengan terbuka mene­rima,” tuturnya. (*/r)

Editor:
KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional