Close

Andre Rosiade: NIB Sistem OSS Mudahkan Pengurusan Izin Usaha, Tak Perlu Repot lagi Urus Terpisah-pisah

NARASUMBER— Anggota Komisi VI Andre Rosiade menjadi narasumber secara virtual dalam Sosialisasi Sistem Online Single Submission (OSS) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di Hotel Truntum Padang, Kamis (21/10).

BELAKANG TANGSI, METRO–Pada 2 November ta­hun 2020 lalu, pemerintah te­lah mengesahkan UU No­mor 11 Tahun 2020 ten­tang Cipta Kerja yang disu­sun dalam bentuk omnibus law. Tu­juannya untuk me­nga­tur sektor-sektor yang ber­kaitan dengan pencip­ta­an lapangan kerja dan in­ves­tasi di Indonesia. De­ngan metode omnibus law ini, maka 76 UU direvisi seka­ligus, sehingga dengan UU Cipta Kerja mengatur mul­tisektor.

Demikian disampaikan Anggota Komisi VI DPR RI Andre Rosiade saat men­jadi narasumber secara virtual Sosialisasi Sistem Onli­ne Single Submission (OSS) Perizinan Berusaha Berba­sis Risiko di Hotel Truntum Padang, Kamis (21/10).

Andre menyebutkan, beberapa tujuan disah­kan­nya UU Cipta Kerja ini ada­lah menaikkan kemuda­han berusaha, menyelesaikan persoalan tumpang tindih kebijakan pemerintah pu­sat dan daerah, menghin­dari regulasi yang berlebi­han, meningkatkan pencip­taan lapangan kerja dan memberikan perlindungan dan kemudahan berusaha bagi UMKM dan koperasi.

UU Cipta Kerja ini, kata­nya, dapat memudahkan pelaku usaha dengan cara menerapkan daftar prio­ritas bidang usaha yang didorong untuk investasi. “Ratusan UMKM dapat bermitra dengan modal asing dan pengaturan per­syaratan investasi yang lebih memudahkan,” ujar Andre yang berbicara se­ca­ra daring.

Disebutkan, dalam UU cipta kerja terdapat 10 klas­ter antara lain, penyeder­hanaan perizinan berusa­ha, peningkatan ekosistem investasi, ketenagaker­jaan, UMKM dan koperasi, riset dan inovasi serta kemu­dahan berusaha, per­paj­akan, kawasan ekonomi dan pengadaan lahan, ad­ministrasi pemerintahan, investasi pemerintah dan proyek stabilitas nasional dan sanksi.

“Kami sebagai anggota DPR RI yang memiliki ke­we­nangan untuk menga­wasi jalannya pelaksanaan UU, berkewajiban secara konstitusi mengawasi ter­laksananya implementasi UU ini secara baik,” tegas Andre.

Andre menjelaskan, melalui UU Cipta Kerja, pemerintah berkeinginan untuk memberi kemuda­han berusaha, pemberda­yaan dan perlindungan ke­pada UMKM dan kope­rasi di antaranya pemberian No­mor Induk Berusaha (NIB) melalui Sistem Onli­ne Single Submission (OSS). NIB ini berlaku sebagai izin usaha, izin edar, SNI dan sertifikasi produk halal.

“Jadi dengan men­da­pat NIB di pelaya­nan satu pintu, bapak dan ibu tidak perlu lagi repot-repot me­ngurus izin yang terpisah-pisah,” kata Ke­tua DPD Gerindra Sumbar ini.

Lalu, katanya, ada lagi insentif dan kemudahan usaha dari pusat dan pem­prov, bagi usaha mene­ngah dan besar yang ber­mit­ra dengan usaha kecil dan menengah. “Kemuda­han otonomi daerah dan insentif fiskal, melalui pe­nye­derhanaan administra­si, izin gratis dan insentif,” ujarnya. Kemudian, penge­lo­laan terpadu usaha mikro dan kecil melalui sinergi pusat daerah dan stakeholder melalui pendam­pingan dan fasilitas.

Terkait persoalan peri­zi­nan yang tumpang tindih pasca-diberlakukannya OSS yang baru, Andre mengaku mendapatkan keluhan dari beberapa kepala daerah. Salah satunya persoalan izin lokasi. Dimana Izin lo­kasi yang dikeluarkan Ke­menterian Agraria dan Tata Ruang (ATR), sering kali ke­luar tanpa adanya koor­di­nasi dengan kepala daerah.

“Ada satu daerah, dima­na izin bupati masih ber­laku sampai 2022 tapi seca­ra tiba-tiba izin baru dari Ke­menterian ATR keluar, se­hingga tumpang tindih dan membingungkan,” ujarnya.

Ia berharap hal-hal se­perti ini dapat menjadi ma­su­kan bagi Kementerian Investasi dan BKPM, se­hingga tujuan baik dari kehadiran UU Cipta Kerja ini dapat tercapai. Dan ber­harap agar acara sosia­lisasi ini dapat mening­katkan pengetahuan dan wawasan pelaku usaha terutama terkait peraturan perundang-undangan se­hingga mampu menunjang usahanya. “Sehingga bis­nisnya menjadi semakin besar, dan Insya Allah berkah,” pungkas Andre.

Narasumber lainnya, Staf Ahli Bidang Pening­katan Daya Saing Penana­man Modal Kementerian Investasi dan BKPM, Heldy Satrya Putera, mene­gas­kan, kehadiran UU Cipta Kerja dengan metode omnibus law, karena banyak­nya peraturan yang tum­pang tindih, antara peratu­ran di tingkat kabupaten/kota, dengan peraturan di tingkat provinsi sampai pe­raturan di tingkat pusat. “Hal ini menyulitkan bagi para pelaku usaha dan ma­sya­rakat. Karena itu UU Cipta kerja ini sangat pen­ting.

UU Cipta Kerja kata­nya, diperuntukkan untuk men­ciptakan lapangan pe­ker­jaan yang lebih banyak lagi. Karena lapangan pe­ker­jaan yang dapat dise­dia­kan pemerintah terba­tas. Untuk menciptakan lapangan pe­kerjaan yang baru katanya, kita harus mendorong tum­buhnya kegiatan-kegiatan usaha di Indonesia. “De­ngan ada­nya kegiatan usa­ha ini maka akan tercip­talah la­pangan pekerjaan,” ujar­nya. (r)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

0 Comments
scroll to top