Menu

Andre Rosiade Minta Menteri BUMN Percepat Pengalihan Lahan PTBA di Sawahlunto

  Dibaca : 395 kali
Andre Rosiade Minta Menteri BUMN Percepat Pengalihan Lahan PTBA di Sawahlunto
RAPAT KERJA— Anggota Komisi VI DPR RI Andre Rosiade bersama Menteri BUMN Erick Thohir saat rapat kerja, kemarin.

 ADINEGORO, METRO–Anggota Komisi VI DPR RI Andre Rosiade meminta Menteri BUMN Erick Thohir untuk segera mencari solusi dalam pengalihan lahan pasca tambang di Kota Sawah­lunto. Lahan pasca tam­bang milik PT. Bukit Asam (PTBA) tersebut diharap­kan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dan pe­me­rintah setempat.

 Sebelumnya, dalam pertemuan yang ia fasili­tasi antara Wali Kota Sa­wah­lunto Deri Asta de­ngan Direktur Utama Mining Industry Indonesia (MIND ID) Orias Petrus Moedak dan Direktur Utama PT Bukit Asam (PTBA) Suryo Eko Hadianto telah men­capai kesepakatan. Namun hal tersebut masih harus menunggu keputusan dari Kementerian BUMN.

“Berdasarkan arahan Pak Menteri, saya bersama dengan Wali Kota Sawah­lunto sudah berkoordinasi dengan Direktur Utama MIND.ID dan Dirut PTBA soal percepatan penga­lihan 390 hektare lahan pasca tambang yang di­kua­sai PTBA agar dapat diman­faat­kan masyarakat dan Pemerintah Kota Sa­wah­lunto,” ungkap Andre da­lam keterangannya, Kamis (3/6).

Dalam Rapat Kerja an­tara Komisi VI DPR RI dengan Menteri BUMN Erick Thohir hari ini, Politisi Partai Gerindra itu menje­las­kan Kota Sawahlunto ada­lah kota tambang dan untuk pengembangan kota itu sangat bergan­tung pa­da lahan PTBA. Karena yang menguasai tanah di Sawahlunto ada­lah PTBA.

“Bahwa pengalihan 390 hektare lahan pasca tambang yang dikuasai PTBA yang berada di Kota Sawahlunto itu harus dapat segera dimanfaatkan ma­sya­rakat dan pemerintah setempat,” kata Andre.

Ketua DPD Partai Ge­rin­dra Sumatera Barat ini menjelaskan, ada dua hal yang ia garis bawahi dalam koordinasi itu. Per­tama, pada dasarnya PTBA tidak keberatan lahan pas­ca tam­bang tersebut di­man­faatkan untuk pemb­a­ngu­nan Kota Sawahlunto.

“Kedua, untuk penga­lihan lahan pasca tambang itu pihak PTBA selalu ber­orientasi pada landasan hu­kum dan atas persetu­juan Kementerian BUMN. Karena itu Kini kita tinggal cari solusi win-win yang tidak menimbulkan dam­pak hukum di kemudian hari. Dan itu yang kami harapkan dari Kemen­te­rian BUMN,” imbuh Ketua DPD Partai Gerindra Suma­tera Barat itu.

Sebagai informasi, PT Bukit Asam memegang hak konsesi penguasaan tanah tambang batu bara sebe­sar 2,935 hektar yang ber­lokasi di Kota Sawahlunto. Pada tahun 2004, PT Bukit Asam sudah menyerahkan lahan seluas 393,45 hektar kepada Pemerintah Kota Sawahlunto ditambah de­ngan uang Rp1,2 miliar yang digunakan untuk rek­la­masi.

Tanah tersebut sudah dikelola untuk reklamasi oleh Pemerintah Kota Sawahlunto. Akan tetapi lahan tersebut masih atas nama PT. Bukit Asam dan belum milik Pemerintah Kota Sawahlunto.

Pelepasan lahan pas­ca­tambang terbuka Tanah Hitam dan Kandi merujuk kepada kesepakatan an­tara Perseroan dengan Pe­merintah Kota Sawahlunto yang tertuang dalam Per­jan­jian Nomor 06/08.04/2400000002/XI-2004 – No­mor 180/11/Huk-Org/2004 tanggal 5 November 2004 tentang Penyerahan Lahan Pasca Tambang di daerah Kandi dan Tanah Hitam seluas 393,45 hektar ke­pada Pemerintah Kota Sa­wahlunto yang diperun­tu­kan bagi resort wisata dan sarana olahraga, serta sarana dan prasarana lain­nya.

Sesuai dengan keten­tuan Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Ta­hun 2010 tentang Rekla­masi dan Pascatambang bahwa Pemegang IUP Ope­­­rasi Produksi dan IUPK Ope­rasi Produksi yang te­lah selesai melak­sanakan pascatambang wajib me­nye­rahkan lahan pasca­tam­­bang kepada pihak yang berhak sesuai dengan peraturan perundang-un­dangan melalui Menteri, gu­bernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. (rom)

Editor:
KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional