PADANG, METRO–Aktivis Neno Warisman kembali mendapat penghadangan massa, kali ini saat berada di Pekanbaru, Riau. Partai Gerindra menilai penghadangan ini adalah aksi-aksi premanisme.
“Kami prihatin dan mengutuk bahwa ada cara-cara premanisme untuk menghalangi dan menggagalkan acara deklarasi #2019GantiPresiden di Riau,” kata anggota Badan Komunikasi DPP Gerindra Andre Rosiade, Minggu (26/8).
Neno dihadang massa saat tiba di Pekanbaru sejak Sabtu (25/8) sore hingga malam. Selama lebih dari 6 jam Neno sempat bertahan di dalam mobil BMW putih yang ditumpanginya.
Saat dihadang, Neno kemudian mengaku ada pihak yang terus memaksanya kembali ke bandara. Hingga akhirnya dia diantar oleh aparat untuk kembali ke bandara untuk bertolak dari Pekanbaru.
“Tindakan Polri di Riau, membawa kemunduran demokrasi dan kebebasan berpendapat di depan umum. Untuk itu Kapolri harus mencopot Kapolda Riau. Jangan sampai cara-cara Orba dipakai di zaman Reformasi,” ujar Andre yang juga Ketua Harian DPP Ikatan Keluarga Minang (IKM) ini.
Andre menyamakan peristiwa ini seperti yang terjadi pada zaman Orde Baru. Menurutnya kepolisian tidak netral dalam kasus ini. “Kami sangat kecewa terhadap indikasi ketidaknetralan aparat Polri,” ujar Andre yang juga calon anggota DPR RI dari Dapil Sumbar 1 ini.
Andre menyebut, aneh jiga polisi menolak memberikan izin acara diskusi bertema 2019 ganti Presiden, seperti di Bangka Belitung. Dia mengaku heran dengan penolakan itu dan meminta aparat kepolisian bersikap netral. “Harapan kami polisi sebagai institusi negara berlaku netral. Karena 2019 Ganti Presiden ini konstitusional, bukan aksi makar. Masak diskusi saja dilarang?” kata alumni SMAN 2 Padang.
Andre menilai ada indikasi kepolisian berpihak kepada massa yang kontra terhadap gerakan #2019GantiPresiden. Ia pun meminta Kapolri Jenderal Tito Karnavian memberikan imbauan agar aparat polisi tak menghalang-halangi aspirasi masyarakat.
“Kita minta Kapolri Tito memberikan surat edaran kepada seluruh polda agar tidak melarang acara 2019 Ganti Presiden. Karena faktanya di mana-mana banyak dilarang, tapi masyarakat banyak kok yang hadir. Berarti ini kan aspirasi masyarakat. Ini ada indikasi dan terkesan kepolisian berpihak kepada pihak yang tidak ingin 2019 Ganti Presiden,” kata mantan Presiden BEM Universitas Trisakti ini.
Polisi menolak memberikan izin acara diskusi bertema 2019 ganti presiden di Bangka Belitung. Diskusi itu dijadwalkan dihadiri Ratna Sarumpaet, Rocky Gerung, hingga Marwan Batubara. “Iya, tidak memberikan izin,” kata Kabid Humas Polda Kepulauan Bangka Belitung AKBP Abdul Munim.
AKBP Abdul Munim menegaskan acara ini tidak mendapatkan izin dari kepolisian. Acara diskusi bertema ganti presiden 2019 ini, menurutnya, juga mendapatkan penolakan dari sejumlah kelompok masyarakat, ormas, hingga LSM. Dikhawatirkan akan ada gesekan di masyarakat jika acara diskusi tersebut berlangsung.
Menurutnya, penolakan terhadap diskusi itu juga terjadi karena adanya kata ‘mutlak’ ganti presiden dalam brosur yang disebar yang dianggap sebagai pemaksaan kehendak. (*/d)
