Menu

Andre Rosiade Mendayung Biduk ke Hilir di Tengah Bising Pembully

  Dibaca : 1207 kali
Andre Rosiade Mendayung Biduk ke Hilir di Tengah Bising Pembully

Oleh: Marjohan Amir (Kompasianer)

Politisi Partai Gerindra Andre Rosiade seakan memang tak kehabisan bahan untuk membungkam para pembully-nya. Anak muda kelahiran Padang 41 tahun silam itu kembali beraksi. Jumat (17 Januari 2020) pagi, ia terbang ke Padang bersama Bintang Perbowo yang merupakan Direktur Utama PT Hutama Karya. Hutama Karya adalah BUMN yang ditunjuk pemerintah sebagai pelaksana pembangunan jalan Tol Padang – Pekanbaru. Andre dan Bintang menggelar pertemuan dengan Kapolda Sumbar, Irjen Pol Toni Hermanto di Mapolda Sumbar.

Tentu masih segar dalam ingatan kita bahwa pada Februari 2018 silam, Presiden Joko Widodo berkunjung ke Padang guna melakukan ground breaking pembangunan jalan tol yang masuk dalam program utama percepatan infrastruktur nasional tersebut. Pada waktu itu, Presiden menyebutkan bahwa Pembangunan jalan Tol Padang-Pekanbaru itu akan membantu masyarakat di kedua propinsi (Sumbar dan Riau) untuk lebih terkoneksi dengan cepat dan lancar.

Tentu saja, langkah Andre itu mendapatkan pujian, ia dipandang tanggap terhadap persoalan yang terjadi. Keberadaan jalan tol itu tentu saja mampu menjawab kebutuhan akan akses jalan raya yang layak untuk memperlancar jalur distribusi diantara kedua propinsi bertetangga. Sementara itu disisi lain, padatnya jalur yang saat ini tersedia akibat terus bertambahnya volume kendaraan yang melintasi jalur Bangkinang – Payakumbuh tentu harus segera diatasi. Belum lagi persoalan lain yaotui kondisi alam yang kerap menghambat kelancaran jalan yang menganggu waktu tempuh.

Namun, langkah Andre juga tidak lepas cibiran para hattersnya. Andre dinilai offside karena seharusnya itu adalah pekerjaan dan tanggung jawab kepala daerah untuk menyediakan lahan bagi kelancaran pekerjaan pembangunan jalan tol dimaksud. Akan tetapi, tentu patut kita ketahui bahwa selama dua tahun ini, nyaris tidak ada progresifitas yang dapat dibanggakan. Pembangunan jalan tol itu baru mencapai 4 km dari total pelaksanaan seksi I Padang – Sicincin sepanjang 36 KM.

Disinilah Andre membuktikan janji kampanye saat Pileg 2019 silam. Ia menjalankan fungsinya sebagai wakil rakyat Sumbar untuk melobi pemerintah pusat dan membantu agar proyek strategis nasional itu dapat berjalan dengan baik dan terlaksana tepat waktu.

Andre memang bukan anggota Komisi V DPR RI yang membidangi persoalan infrastruktur, namun ia adalah anggota DPR RI asal daerah pemilihan Sumatera Barat yang tentu saja bertanggung jawab membangun daerahnya di jalur legislatif.

Semestinya, memfasilitasi dan tanggung jawab mempercepat pelaksanaan pembangunan jalan tol ini adalah pekerjaan dan tanggung jawab kepala daerah seperti Gubernur Sumbar Irwan Prayitno, Walikota Padang Mahyeldi Ansharullah dan Bupati Padang Pariaman Ali Mukhni. Akan tetapi Andre-lah yang kini mengambil posisi itu.

Entah kebetulan entah tidak, sebagaimana kita tahu, Irwan sudah berada di ujung periode sebagai Gubernur, ia seperti tidak care amat dengan pembangunan di Sumbar. Maklum, ia sudah dua periode dan tentu tidak lagi punya kans lagi untuk berlaga di Pilgub September 2020 ini.

Sementara itu, Mahyeldi dan Ali Mukhni adalah dua nama yang santer disebut sebagai kandidat Gubernur. Namun (mungkin) karena minimnya kemampuan melobi dan network ke pemerintah pusat serta pemangku kepentingan lainnya, keduanya tidak mampu berbuat banyak untuk menuntaskan persoalan yang berada tepat di depan mata.

Disinilah Andre mengambil peran. Ia melakukan overlaping dengan maju ke depan, melobi Pemerintah Pusat, PT Hutama Karya dan tentu saja pihak lain. Tentu saja, Andre sudah mendapatkan informasi yang akurat sebagai penyebab lambatnya pengerjaan jalan tol itu. Jadi bukan tanpa sebab jika pada Jumat (17/1/2020) ia menggandeng Dirut Hutama Karya menemui Kapolda Sumbar.

Dua tahun adalah waktu yang terlalu lama bagi BUMN Karya itu untuk menuntaskan pekerjaan pembangunan jalan tol sepanjang 4 km. Padahal ditempat lain, pekerjaan yang sama dengan waktu yang sama bisa mencapai volume kerja puluhan kilometer dan berhasil. Konon masalahnya adalah karena nilai ganti rugi yang ditetapkan oleh pemerintah tidak disetujui oleh masyarakat dengan alasan nilai jual objek pajak tanah dan lahan yang dilalui pembangunan itu jauh lebih tinggi dibanding harga ganti rugi yang ditetapkan.

Andre tak layak dibully, semestinya Ali Mukhni, Mahyeldi bahkan Irwan Prayitno dan masyarakat Sumbar sepatutnya mengapresiasi dan berterima kasih pada anak muda ini. Ia tak patut dicibir, melainkan dijaga dan dimanfaatkan. Maka saran saya, minta maaflah kepada Andre, ia telah melakukan tugas dan menjalankan fungsinya sebagai wakil rakyat Sumbar dengan memperjuangkan kepentingan tanah kelahirannya tanpa maksud politik berlaga di Pilkada Sumbar 2020 seperti Mahyeldi dan Ali Mukhni.

Andre kini tengah mendayung biduk sendiri, namun ditengah tengah upayanya ia dibully dengan bising. Dituduh caper-lah, offside-lah, bahkan dituduh kurang kerjaan. Andre tidak begitu, Ia seharusnya disebut sebagai Anggota DPR rasa Gubernur. Ia melampui tugasnya sebagai anggota DPR RI karena pemerintah daerah tak kunjung mencari solusi, namun sibuk mematut diri seolah paling berhasil sendiri. awas nanti gigit jari. (*)

Padang, 17 Januari 2020

Editor:
KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Fanpage Facebook

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional