Close

Andre Rosiade Dukung Peningkatan Kapasitas UKM, Gandeng Kementerian Investasi Gelar FGD

DISKUSI UKM — Anggota DPR RI Andre Rosiade secara virtual membuka Diskusi Peningkatan Kapasitas UKM dalam Upaya Peningkatan Daya Saing Usaha Nasional di Kota Padang, Kamis (18/11).

BELAKANG TANGSI, METRO–Anggota DPR RI asal Sumbar Andre Rosiade begitu peduli de­ngan nasib UKM (usaha kecil dan menengah), apalagi di tengah pandemi Covid-19 ini. Tak heran, sejak dilantik Oktober 2019, Andre begitu fokus melakukan pem­berdayaan, memberi bantuan modal sampai penguatan kapasi­tas pelaku UMKM. Hal ini didukung dengan posisi Andre di Komisi VI yang memang bermitra dengan Kementerian terkait.

Andre Rosiade bersama Ke­men­terian Investasi menggelar Diskusi Peningkatan Ka­pasitas UKM dalam Upaya Peningkatan Daya Saing Usaha Nasional di Kota Padang, Kamis (18/11) lalu. Andre pun secara virtual membuka kegiatan de­ngan sistem FGD (focus group discussion) itu di Hotel Trun­tum Padang, Jalan Gereja, Belakang Tangsi.

Andre Rosiade menga­takan, berdasarkan data sebanyak 65% dari 57 juta usaha kecil belum memiliki akses ke sumber penda­naan dari lembaga keu­angan formal. Kebutuhan pendanaan seringkali dida­pat dari sumber yang da­pat memberatkan mereka, seperti rentenir dan fintech yang membebankan biaya bunga sampai dengan 500% per tahun.

 “Suka atau tidak suka, faktanya adalah pelaku usaha sangat membutuh­kan modal kerja yang ber­bunga rendah untuk me­ngembangkan bisnisnya. Akses permodalan adalah hal yang sangat vital untuk meningkatkan daya saing UKM kita,” kata Ketua Ge­rindra Sumbar ini.

Diharapkan, katanya, dengan adanya diskusi hari ini, puluhan peserta bisa mendapat penjelasan lebih lanjut dari BKPM atau Ke­menterian Investasi mau­pun pemerintah provinsi Sumatera Barat. Apalagi saat ini sudah ada holding BUMN ultra mikro yang terdiri dari BRI, Pegadaian dan PNM yang mendapat mandat untuk memu­dah­kan akses premodalan ba­gi UKM nasional.

Andre mengatakan, sa­at ini, pemerintah pusat melalui Undang Undang Cipta Kerja berkeinginan untuk memberi kemu­da­han berusaha, pember­dayaan dan perlindungan kepada UMKM dan ko­pe­rasi antara lain dalam ben­tuk izin tunggal bagi Usaha Mikro dan Kecil. Pem­be­rian Nomor Induk Beru­saha (NIB) melalui OSS, NIB ini berlaku seba­gai izin usaha, izin edar, SNI dan sertifikasi produk halal.

“Jadi dengan men­daf­tar NIB di pelayanan satu pintu  tidak perlu lagi repot-repot mengurus izin yang terpisah-pisah. Mengenai hal ini bisa didalami lang­sung penjelasan dari per­wakilan Kementerian In­vestasi/BKPM,” kata ke­tua harian DPP Ikatan Ke­luarga Minang (IKM) ini.

Selanjutnya, kata An­dre, pemerintah juga mem­berikan insentif dan ke­mudahan berusaha dari pusat dan pemprov bagi usaha menengah dan be­sar yang bermitra dengan usaha kecil dan mikro. Ke­mudahan pembiayaan dan insentif fiscal melalui pe­nyederhanaan adminis­trasi, izin gratis dan insen­tif. Selanjutnya pengelo­laan terpadu usaha mikro dan kecil melalui sinergi pusat, daerah dansta­ke­holder melalui pendam­pingan dan fasilitas.

“Dengan adanya acara sosialisasi hari ini, kami berharap para peserta yang sebagian besarnya adalah pelaku usaha dapat bertambah wawasannya akan peraturan perun­dang-undangan yang ba­ru. Se­hingga mampu menun­jang bisnisnya, dan bisnis­nya menjadi semakin be­sar dan InsyaAllah ber­kah,” kata Andre Rosiade. (r)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

0 Comments
scroll to top