Close

Andre Rosiade Dorong Penurunan Margin Pembiayaan Syariah

Anggota Komisi VI DPR RI Andre Rosiade

PADANG, METRO–Anggota Komisi VI DPR RI Andre Rosiade mengapresiasi pengga­bungan beberapa bank syariah milik pemerintah menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI). Menurutnya hal tersebut sebagai bentuk nyata dukungan Kementerian Badan Usa­ha Milik negara (BUMN) terhadap tum­buh kembang ekonomi syariah di In­donesia.

“Langkah pemerintah men­du­kung BSI menjadi bank milik BUMN menunjukkan keseriusan pemerintah melalui Kementerian BUMN mendukung tum­buh dan berkembangnya ekonomi syariah. Seka­rang ini jamannya hijrah. Jadi yang konvensional pindah ke bank syariah, yang dulu maksiat seka­rang berhijrah,” kata An­dre, Rabu (21/9).

Meski penggabungan bank syariah tersebut disambut positif, Andre mengingatkan masih ada pekerjaan rumah terkait margin pembiayaan syariah yang lebih tinggi daripada bank konvensional.

Menurut Andre, tingginya margin pembiayaan yang dipatok BSI itu banyak dikeluhkan para pengusaha di berbagai daerah yang mengajukan kredit pembiayaan syariah untuk berusaha.

“Ada PR untuk BSI, ba­gai­mana bisa menurunkan cost of moneynya. Banyak keluhan dari para pengusaha yang meminjam ke BSI tapi margin pembiayaannya lebih besar dari bunga bank konvensional. Misal contoh di Aceh, teman-teman di Aceh kalau pinjam ke BSI itu lebih mahal, akhirnya mereka datang ke Medan. Ini PR bagi BSI bagaimana mencari formula terbaik bagaimana cost of moneynya jangan lebih tinggi dari bank konvensional,” imbuh Ketua DPD Partai Gerindra Su­matra Barat ini.

Untuk itu, Andre mendorong Dirut BSI segera berdiskusi dengan pihak terkait seperti Kementerian BUMN, Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), hingga Bank Indonesia untuk mencari solusi terbaik bagi BSI agar bisa bersaing dengan bank konvensional dari segi pemberian kredit pinjaman berusaha.

“Jadi tolong Pak Dirut, Pak Sesmen, ini PR bagai­mana bank syariah bisa bersaing dengan bank konvensional. Caranya apa, mungkin perlu insentif dari pemerintah apakah ada potongan pajak atau subsidi tertentu yang perlu dipikirkan pemerintah melalui Kementerian BUMN, Kementerian Keuangan, OJK dan Bank Indonesia,” ujar Andre. (*)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

0 Comments
scroll to top