Close

Anam Berani Bilang Tuduhan kepada Brigadir J Selama Ini Tidak Benar

PECAH— Tangis histeris pecah seusai doa bersama jelang ekshumasi atau pembongkaran makam almarhum Brigadir J di Pemakaman Umum Kristen Sungai Bahar, Jambi, Rabu (27/7).

JAKARTA, METRO–Direktur Pusat Riset Politik Hukum dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI) Saiful Anam memaknai keputusan kepolisian yang menyetujui pemakaman kembali jenazah Brigadir J seusai autopsi digelar dengan upacara kedinasan.  Menurut Saiful Anam, pemakaman secara kedinasan itu membuktikan bahwa segala tuduhan kepada almarhum Brigadir J selama ini tidak benar.  “Ini menguatkan adanya tuduhan-tuduhan liar kepada Brigadir J selama ini tidak benar, terbukti melalui pemakaman kedua Brigadir J digelar menurut kedinasan Polri,” kata Saiful kepada JPNN.com, Kamis (28/7).

Pria yang juga pakar hukum tata negara Universitas Indonesia itu menduga ada pihak-pihak yang sengaja memburamkan fakta-fakta dari hasil autopsi pertama jenazah Brigadir J.  “Saya kira terdapat pihak-pihak yang sengaja ingin memburamkan kasus ini harus ditindak tegas. Siapa pun yang menginformasikan tidak benar pada saat pemakaman pertama Brigadir J harus diusut tuntas,” ujar Saiful Anam.

Sebelumnya, jenazah Brigadir Nofriansyah Yo­shua Hutabarat alias Brigadir J telah menjalani autopsi ulang di RSUD Sungai Bahar.  Brigadir J pun telah di­makamkan kembali di tem­pat pemakaman umum (TPU) Desa Suka Makmur, Sungai Bahar, Muaro Jambi, Rabu (27/7) sore. Berbeda dengan sebelumnya yang berlangsung pada Senin (11/7) lalu, pemakaman Brigadir J kali ini dilakukan secara kedinasan.

Singgung Reformasi Polri

Sementara itu sejumlah lembaga yang terga­bung dalam Koalisi Ma­syara­kat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan menyoroti kasus kematian Brigadir Yosua Hutabarat atau Brigadir J di rumah Kadiv Propam Polri nonaktif Irjen Ferdy Sambo.  Lem­baga tersebut terdiri dari Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Ma­nusia (PBHI), Imparsial dan Human Rights Working Group (HRWG), Kontras, ICW, YLBHI, ICJR, Setara Institute, Elsam, Public Virtue, Centra Initiative, LBH Pers, LBH Masya­rakat dan Walhi. Mereka pun mengharapkan agar kematian Brigadir J bisa diselesaikan secara profesional, transparan, dan akuntabel sejalan dengan reformasi di tubuh Polri.

Direktur PBHI Julius Ibrani menyebut koalisi menilai kematian Brigadir J yang menjadi sorotan publik perlu menjadi perhatian serius pemerintah dan organisasi Polri untuk me­nye­lesaikannya. “Proses hu­kum terhadap kasus ini per­lu dilakukan secara tran­sparan dan akuntabel, serta menjadi penegas akan reformasi Polri,” kata Julius Ibrani dalam keterangan tertulis, Kamis (28/7).

Julius mengingatkan bahwa reformasi mensya­ratkan perlunya penghormatan pada prinsip-prinsip negara hukum dan hak asasi manusia (HAM).  Da­lam kerangka reformasi sektor keamanan tersebut, Polri sebagai bagian dari institusi penegakkan hukum perlu menjalankan tugas dan fungsinya secara profesional, akuntabel, dan transparan. “Dalam perjalanannya, proses reformasi kepolisian masih menyisakan pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan,” ucap Julius.

Dia pun mengatakan salah satu persoalan yang perlu dibenahi adalah ma­sih terjadinya penggunaan kekuatan dan penyalahgunaan kewenangan yang tidak proporsional dan berlebihan.  Yang berdampak pada terjadinya aksi-aksi kekerasan dan tindakan sewenang-wenang lainnya,” kata Julius.

Direktur HRWG Daniel Awigra menyinggung peran lembaga pengawasan eksternal seperti Kompolnas dan Komnas HAM da­lam memelototi pengung­kapan kematian Brigadir J. “Peran lembaga-lembaga eksternal itu perlu bekerja secara profesional dan penting untuk menjaga jarak di dalam melakukan pengawasannya demi ter­cip­tanya pengawasan yang independen dan akun­tabel,” kata Da­niel.

Tentang penggunaan kekuatan senjata api oleh kepolisian, koalisi menilai memang menjadi masalah serius yang perlu dibenahi dalam institusi kepolisian. Daniel bahkan mengingatkan Polri agar memperhatikan Resolusi Majelis Umum PBB No. 34/169 mengenai prinsip-prinsip berperilaku bagi aparat penegak hukum. Resolusi itu menurutnya dituangkan dalam Code of Conduct Law Enforcement dan UN Basic Principle on the Use of Force and Fireams by Law Enforcement Officials mengenai penggunaan ke­ke­rasan dan penggunaan senjata api.

Anggota koalisi lainnya, peneliti senior Imparsial Al Araf meminta agar berbagai fakta hukum yang terjadi perlu dibuka secara terang benderang kepada publik dan tidak boleh ada yang ditutup-tutupi.

 Koalisi menilai beragam spekulasi dan kejanggalan yang berujung pada pertanyaan di publik dan keluarga korban terkait kematian ajudan Irjen Ferdy Sambo itu perlu dijawab secara transparan dan akun­tabel oleh tim yang telah dibentuk oleh kapolri.

“Kerja tim dalam me­nyelesaikan kasus ini akan menjadi perhatian serius oleh masyarakat sehingga pengawasan oleh publik menjadi bagian elemen penting dalam menuntaskan kasus ini,” ujar Al Araf. (cr1/fat/jpnn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

0 Comments
scroll to top