Menu

Anak Hasil Nikah Siri Banyak di Padang, Marjanis: Kami hanya Mengenal Nikah Legal

  Dibaca : 85 kali
Anak Hasil Nikah Siri Banyak di Padang, Marjanis: Kami hanya Mengenal Nikah Legal
KONFERENSI PERS— Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sumbar, Anwarudin Sulistiyono saat konferensi pers terkait penyidikan kasus penyimpangan pembayaran ganti rugi lahan pembangunan jalan tol Padang-Sicincin.

BALAI BARU, METRO–Banyaknya anak-anak hasil nikah siri di Kota Pa­dang ditanggapi oleh Ke­pala Kemenag Kota Pa­dang, Marjanis. Menurut­nya, Kemenag tidak me­nge­nal dan tidak tahu me­nahu soal nikah siri yang dilakukan masyarakat.

“Kami tak tahu dan tidak mengenal nikah siri. Jadi kami tak punya solusi atau data soal itu,” sebut Marjanis.

Ia menjelaskan, saat ini Kemenag hanya mem­fasi­litasi nikah resmi melalui mela­lui sistem Simkah. Se­tiap pernikahan dicatat­kan dan dilengkapi buku nikah. Mereka yang mengi­kuti pro­sedur Simkah dise­but de­ngan nikah legal. “Kita hanya mengenal ni­kah legal dan tercatat,” tandas­nya.

Sebelumnya, telah dila­kukan hearing antara  Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perem­puan dan Anak (P2TP2A) dan DPRD Kota Padang. Menurut P2TP2A, mereka telah banyak membantu orang tua yang anaknya tidak bisa masuk sekolah akibat tidak ada surat-surat kependudukan. Hal itu disebabkan karena orang tuanya melakukan ni­kah siri sehingga buku ni­kah tidak tercatat sah di pemerintahan.

“Dari data yang telah kami catat selama ini, se­kitar 600 orang anak-anak telah dibantu oleh  P2TP2A yang membuat akta kela­hi­ran yang diper­gunakan untuk mendaftar se­kolah. Ini merupakan kerjasama dengan Duk­capil Kota Pa­dang,” kata Ketua Harian P2TP2A Er­miyati saat hearing ber­sama anggota DPRD Pa­dang, beberapa wak­tu lalu.

Namun ia menyang­kan, masih banyak saat ini anak yang korban nikah siri yang tidak terlayani di kelurahan untuk mengurus adminis­trasi kepen­du­du­kan yang diperlukan se­ba­gai syarat untuk masuk se­kolah.

“Kami meminta kepada petugas kelurahan untuk melayani apabila ada per­masalahan seperti ini. Ba­nyak pengaduan bahwa me­reka tidak terlayani dalam mengurus surat administrasi kepen­du­du­kan. Hal ini menjadi ha­rus menjadi perhatian serius, karena kasihan kita anak-anak tersebut tidak bisa melanjutkan pendidikan karena masalah  tidak me­miliki KK atau akta kela­hi­ran,” terangnya.

Ia juga meminta agar tingkat RT dan RW maupun kelurahan agar lebih peduli membantu dengan masa­lah ini. ”Kita harap res­ponlah kalau ada laporan tentang ini. Karena tupoksi P2TP2A sebenarnya bukan ini melainkan  korban keke­rasan anak dan perem­puan,” tegas Ermiyati.

“Akan tetapi, kita kewa­la­han juga banyaknya la­poran seperti ini dan kita to­long juga,” sebutnya. (tin)

Editor:
KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional