Close

Amril Amin Tolak Pengajuan Anggaran Rp 12 Miliar untuk KONI  Padang

Amril Amin Wakil Ketua DPRD Padang.

PADANG, METRO–Koordinator  Komisi IV Amril Amin,SAP yang juga Wakil Ketua DPRD Kota Padang menolak anggaran yang diajukan Dinas Pemuda dan Olah­raga (Dispora) Kota Padang untuk Ko­mite Olahraga Na­sional Indonesia (KONI) Kota Padang ta­hun 2023 seba­nyak Rp 12 Miliar.

Anggaran seba­nyak itu diajukan oleh Dispora Pa­dang dalam pem­bahasan Kebijakan Umum APBD Pri­oritas dan Plafon Anggaran Semen­tara (KUA-PPAS), antara Komisi IV DPRD Padang d­engan Dispora pada Selasa (19/7), di Ro­cky Hotel Padang.

Amril Amin (Aciak) yang selalu vokal dalam setiap rapat-rapat pembahasan menyampaikan,  berdasar pengalaman tahun ke tahun, selalu di anggaran untuk Koni Kota Padang. Namun terkesan tidak berdampak manfaat bagi kegiatan ke­olahragaan di Kota Padang, malahan ada yang ber­dampak hukum.

“Kita  sangat menyayangkan kurangnya pengawasan dari Dispora Kota Padang, apalagi kondisi keuangan Kota Padang yang lagi devisit di tahun 2022 sangat tidak memungkinkan untuk anggaran sebesar itu,  ma­ka saya menolak anggaran KONI tersebut. Masih banyak lagi persoalan lain yang harus kita biaya untuk kepentingan Kota Pa­dang,” tegasnya.

Kepada Dinas, dia me­ngingatkan, jangan pakai gaya lama dalam pengajuan anggaran, kalau  tidak ada rinciannya pasti ditolak, bagaimanapun untuk pelaksanaannya Dinas ber­tanggung jawab terhadap pelaksanaan tersebut. Jangan seenaknya saja memplot anggaran tanpa ada yang dilakakukan.

“Kita minta KONI Pa­dang dan Dispora Kota Pa­dang hering bersama DPRD Kota Padang untuk memba­has anggaran yang diajukan tersebut,” kata Amril Amin.

Terkait Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS), Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2023, dalam pembahasan tersebut untuk anggaran yang diajukan KONI Kota Padang menolak dari rancangan KUA-PPAS. Komisi IV meminta kejelasan kepada pihak TAPD terkait hal-hal yang sifatnya krusial.

Rancangan KUA Pen­dapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai arahan kebijakan umum di bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta pedo­man dalam penyusunan PPAS dalam rangka penyusunan RAPBD Kota Pa­dang Tahun Anggaran 2022.

PPAS Tahun Anggaran 2022 berisi tentang Rencana Pendapatan dan Pembiayaan Kota Padang, Prioritas Belanja Daerah dan Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan (urusan wajib dan urusan pilihan) yakni program, kegiatan, sub kegiatan dan rencana pembiayaan yang jelas.

Menurut Aciak Amin, Rancangan KUA-PPAS menerjemahkan perencanaan strategis jangka menengah (RPJMD dan Renstra-SOPD) ke dalam rencana program, kegiatan dan sub kegiatan serta penganggaran tahunan.

“Rancangan KUA-PPAS menjembatani sinkronisasi dan harmonisasi rencana tahunan dengan rencana strategis, serta mengoperasionalkan rencana strategis ke dalam langkah-langkah tahunan yang lebih konkrit dan terukur untuk memastikan tercapainya rencana,” pungkasnya. (pl1)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

0 Comments
scroll to top