Close

Aliansi Masyarakat Pessel Datangi Kejati Sumbar, Desak Bupati Pessel Rusma Yul Anwar Dieksekusi

MEDIASI— Asintel Kejati Sumbar, Mustaqpirin menerima mediasi dengan Aliansi Masyarakat Pessel dalam menyampaikan tuntutannya di Kantor Kejati Sumbar, Kamis (7/10).

PADANG, METRO–Aliansi Masyarakat Pe­sisir Selatan Bergerak men­desak Kejaksaan Tinggi (Ke­jati) Sumbar agar terpidana perusakan Hutan Mangrove di kawasan Mandeh Pesisir Selatan, Rusma Yul Anwar segera dieksekusi lantaran perkara tersebut sudah in­krah dan berkekuatan hu­kum tetap.

Tuntutan itu disampaikan Aliansi Masyarakat Pesisir Selatan Bergerak dengan mendatangi kantor (Kejati) Sumbar, Kamis (7/10). Ke­da­tangan mereka di­sam­but oleh Asintel Kejati Sum­bar Mustaqpirin dan sempat dilakukan mediasi.

“Tuntutan kita sama seperti sebelumnya, me­minta Kejati Sumbar untuk segera mengeksekusi Rus­ma Yul Anwar, Bupati Pe­sisir Selatan yang menjadi terpidana perusakan Hu­tan Mangrove di kawasan Mandeh,” ujar Koordinator Aliansi Masyarakat Pesisir Selatan Bergerak, Hamzah Jamaris.

Dia menyampaikan, per­kara ini telah inkrah dan telah berkekuatan hukum tetap. Sehingga tidak ada alasan lagi bagi Kejati Sum­bar untuk tidak bisa melakukan eksekusi. “Ka­lau dibiarkan Bupati yang jadi terpidana ini tetap memimpin, akan banyak hal-hal yang berjalan tidak normal,” sebutnya.

Menurut Hamzah, jika ek­sekusi Rusma Yul Anwar dilakukan maka pelak­sa­naan pemerintahan di Ka­bupaten Pesisir Selatan akan berjalan dengan baik. Tidak akan ada lagi per­ma­salahan-permasalahan.

“Padahal perkara ini sudah inkrah bulan Fe­bruari lalu. Berarti sudah de­lapan bulan hingga kini tapi belum juga ada ekse­kusi. Pernah lakukan ek­sekusi tapi gagal, kami ingin segera mungkin ek­sekusi ini dilakukan. Kami min­ta kepastian kapan akan dila­kukan eksekusi,” kata­nya.

Jika eksekusi tidak juga dilakukan, Hamzah menga­ta­kan bahwa pihaknya akan meneruskan tuntutan ini ke Kejaksaan Agung (Kejagung) RI. “Kita juga akan minta ke Kejagung agar mengganti jajaran Kejati Sumbar dengan orang-orang baru yang bisa melakukan eksekusi,” ung­kapnya.

Sementara itu, Asintel Kejati Sumbar Mustaqpirin menjelaskan, Kejati Sum­bar telah mengeluarkan surat perintah kepada Ke­jak­saan Negeri (Kejari) Pai­nan untuk melaksanakan eksekusi terhadap Ter­pidana Rusma Yul Anwar sesuai putusan Mahkamah Agung (MA) tersebut.

“Jadi sudah dilakukan proses eksekusi baik itu pemanggilan maupun men­­­datangi terpidana pa­da 8 Juli lalu. Namun di la­pangan ada persoalan peng­­hadangan dari massa pen­dukung terpidana. Un­tuk ­itu, eksekusi kita un­dur,” te­rang­nya.

Dia melanjutkan, ek­sekusi terpaksa diundur untuk menghindari ter­jadinya konflik yang lebih besar. Selain itu, untuk me­nghindari terjadi keru­mu­nan yang berpotensi me­nimbulkan klaster baru Covid-19.

“Baru-baru ini, bebe­rapa kali kami dan pihak Kejari Painan sudah men­coba mendatangi terpi­dana lagi tapi di rumahnya kosong. Informasi di kan­tor, kita datangi juga ko­song,” katanya.

Disisi lain, Mustaqpirin membantah bahwa pihak Kejati Sumbar dan Kejari Painan menerima “hadiah” dari terpidana sehingga tidak segera melakukan eksekusi. “Tidak. Itu tidak benar. Kita telah mela­kukan upaya eksekusi se­cara maksimal,” tandas man­tan Kajari Tebing Ting­gi itu.

Diketahui, Rusma ter­bukti bersalah telah me­lakukan tindak pidana khu­sus lingkungan dan dijatuhi hukuman penjara dan den­da Rp 1 Miliar subsider tiga bulan kurungan. Atas pu­tusan itu, Rusma kemudian mengajukan kasasi ke MA. Namun kasasi tersebut ditolak. (hen)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

0 Comments
scroll to top