ADINEGORO, METRO – Anggota DPR RI asal Sumbar Andre Rosiade mendapat perhatian ekstra sejak menukilkan cuitan maraknya baliho Kapolda Sumbar Irjen Pol Fakhrizal di Sumbar akhir-akhir ini. Tak sedikit yang menelepon, mengirimkan pesan WA, SMS bahkan direct message ke instagram dan twitter @andre_rosiade miliknya. Isinya beragam, ada yang mendukung, ada yang tersinggung.
Wasekjen DPP Partai Gerindra ini menyebutkan, secara kasat mata, apa yang terlihat saat ini sangat jelas. Karena, selama Polda Sumbar berdiri, baru kali ini ada Kapolda yang balihonya bertebaran di mana-mana. Kalau memang ingin maju Pemilihan Gubernur Sumbar 2020, tidak ada yang akan melarang. Namun, caranya harus elegan.
“Sebagai anggota Polri, tentunya harus mundur dulu, atau ‘mangkal’ dulu di Mabes. Bukan seperti saat ini, seolah-olah ada indikasi melakukan sosialisasi. Meski dibalut dengan bermacam imbauan dan program Polri. Sebaiknya harus sportif, mau maju ya terang-terangan saja,” kata anggota Komisi VI DPR RI ini, kemarin.
Andre mengungkapkan, alasannya menyinggung baliho itu, karena ingin nuansa Pilgub Sumbar lebih adil. Tidak ada yang terkesan mencuri-curi start sosialisasi ke masyarakat, kalaulah tidak boleh disebut mencuri start kampanye. Andre juga merasa, apa yang disuarakannya itu juga bagian dari banyak pertanyaan masyarakat di Sumbar.
“Banyak yang mengapresiasi twitter itu, dan sudah cukup lama bertanya-tanya, kenapa baliho Kapolda lebih banyak dari Gubernur dan Wali Kota/Bupati. Karena itu saya juga minta Komisi III (Komisi Hukum) DPR RI untuk menindaklanjuti masalah ini. Kalau mau panggil Kapolda atau minta penjelasan Kapolri itu terserah mereka. Jadi bukan karena saya mau maju atau tidak,” kata mantan juru bicara Capres-Cawapres Prabowo-Sandi ini.
Membaca jawaban Kapolda di berbagai media yang mengaku baliho itu bukan dikondisikan dan partisipasi masyarakat, Andre tak memersalahkannya. Namun, katanya, sebagai pejabat publik, Kapolda tidak boleh menerima pemberian atau partisipasi dari pihak lain. Karena itu sama halnya dengan gratifikasi.
“Mungkin sisi ini yang bisa dibahas oleh Komisi III DPR. Karena, baliho-baliho itu ada juga yang berada di lokasi-lokasi atau titik yang disewakan. Tentu memiliki harga tersendiri. Di sini mungkin bisa dianggap sebagai gratifikasi,” sebut anggota Badan Komunikasi Gerindra yang mengaku cukup banyak dikirim warga Sumbar foto-foto baliho Kapolda.
Sebelumnya Kapolda Sumbar Fakhrizal menanggapi tudingan Andre, Senin (28/10) melalui media online covesia.com. Dia menegaskan, pemasangan fotonya pada baliho yang banyak tersebar di berbagai kawasan itu dilakukan oleh relawan yang simpati dengan dirinya. “Itu hanya yang simpati dengan saya memasang baliho tersebut,” sebut Fakhrizal.
Dia mengatakan, apa pun yang sudah terjadi di lapangan, tidak dalam keinginannya secara sengaja. Dia membantah jika dia mengkondisikan hingga foto-fotonya terpajang dalam berbagai spanduk dan baliho.
“Saya tidak pernah mengkondisikan,” ujarnya.
Sementara itu, terkait foto Irjen Pol Fakhrizal yang tersebar di berbagai wilayah Kepolisian Sektor (Polsek) merupakan inisiatif Kapolsek yang isinya masih sekaitan dengan imbauan ketertiban di masyarakat, bukan unsur politik.
“Kemudian foto yang di polsek-polsek itu, dipasang oleh para Kapolsek, juga isinya imbauan Kamtibmas. Tidak ada unsur politiknya,” tegasnya. (r)
