Close

Adukan Nasib ke DPRD Sumbar, Rumitnya Pengurusan Izin Kapal 30 GT, Nelayan Bagan Payah Melaut

Ilustrasi nelayan sedang melakukan penangkapan ikan.

PADANG, METRO–Susahnya pengurusan izin untuk kapal atau bagan dengan tonase 30 GT, mem­buat nelayan di Sumatra Barat kesulitan melaut. Untuk menyampaikan apsirasi mereka,  Puluhan nelayan kapal bagan me­ngadukan nasib ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat, Rabu (22/9/)

Dalam pertemuan de­ng­an sejumlah anggota komisi II. Nelayan tersebut meminta “perlindungan” agar tetap dapat melaut sampai perizinan sesuai peraturan dapat terpenuhi.

 Wakil Ketua DPRD Pro­vinsi Sumatera Barat Indra Datuak Rajo Lelo bersama Ketua Komisi II Arkadius Datuak Intan Bano serta Wakil Ketua Komisi II Muhayatul menerima kedatangan nelayan tersebut. Nelayan menyampaikan harapan, agar kapal bagan mereka dapat tetap bero­p­erasi sambil mereka melengkapi perizinan.

 Ketua Persatuan Nelayan Bagan Sumatera Ba­rat (PNBS) Hendra Halim menyebutkan, nelayan men­­dapat masalah ketika melaut karena persoalan perizinan. Proses perizinan untuk bagan dengan tonase 30 GT sangat sulit bagi nelayan.

 “Saat ini nelayan me­ne­mui masalah terkait pe­rizinan ketika melaut, proses perizinan sulit apa lagi perubahan Peraturan Men­­teri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) direvisi,” kata Hendra.

 Hendra menambahkan, persyaratan mengurus Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), alat tangkap harus memakai ukuran mata jaring 1 inci. Sedangkan untuk mengganti jaring, membutuhkan biaya besar mencapai Rp50 jutaan. Hendra juga menyampaikan keluhan nelayan terkait pengurusan SIUP dan SIPI deng­an sistem elektronik terintegritas atau Online Single Submission (OSS).

 “Kondisi saat ini sebagian nelayan tidak mampu mengganti jaring alat tangkap karena biayanya cukup besar. Kemudian sistem pengurusan dalam jaringan (online) melalui OSS juga menjadi kendala,” kata Hendra.

 Dia berharap pemerintah provinsi dan DPRD dapat mencarikan solusi agar nelayan dapat melaut de­ng­an tenang. Pemprov Su­matera Barat diharapkan membuat aturan sesuai kewenangan otonomi daerah untuk nelayan kapal bagan.

 Dalam kesempatan i­tu, Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat Indra Datuak Rajo Lelo menegaskan akan bersungguh-sungguh dalam memperjuangkan aspirasi masya­rakat nelayan.

 “Persoalan nelayan ini harus menjadi perhatian serius karena menyangkut ekonomi masyarakat Su­matera Barat dan pemenuhan kebutuhan pokok,” kata Indra.

 Menurut Indra, kapal bagan masih menjadi salah satu penopang ekonomi masyarakat terutama di daerah pesisir pantai. Sebagian besar kebutuhan ikan dipasok dari hasil tang­kapan nelayan kapal ba­gan.

 “Nelayan sangat meng­harapkan ada solusi nyata dari pihak terkait tentang persoalan yang mereka hadapi sehingga perlu di­kawal sampai tuntas,” tambah Indra.

 Ketua Komisi II DPRD Provinsi Sumatera Barat Arkadius Datuak Intan Ba­no menambahkan, izin o­perasi kapal penangkap ikan dengan tonase 30 GT ke bawah adalah kewe­nang­an pemerintah provinsi.

 “Agar nelayan dapat tetap melaut, kami meminta gubernur melalui Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) memberikan diskresi,” kata Arkadius.

 Dia meminta agar gubernur berkoordinasi deng­an jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (For­kopimda) agar surat kete­rangan izin melaut dapat digunakan oleh nelayan.  Sementara DKP juga hen­daknya memberikan kemudahan kepada nela­yan dalam mengurus perizinan secara online melalui OSS.

 “Kalau secara online menemui kendala, hen­daknya bisa dilakukan secara manual (proses pe­rizinannya),” sebutnya.

 Wakil Ketua Komisi II DPRD Provinsi Sumatera Barat Muhayatul menambahkan, akan terus mendorong untuk menemukan solusi bagaimana agar nelayan kapal bagan tetap dapat melaut.

 “Karena ini menyang­kut perekonomian ma­syara­kat, kita akan terus dorong kemudahan proses perizinan dengan tujuan agar nelayan kapal bagan dapat tetap melaut. Terhentinya aktivitas nelayan kapal bagan akan berdampak buruk kepada perge­rakan ekonomi dan me­micu peningkatan angka kemiskinan,” tegas Muhayatul.

 “Persoalan izin, pemenuhan persyaratan dan sebagainya, perlu dido­rong, dipermudah proses izinnya. Intinya, bagaimana agar nelayan kapal ba­gan tetap beraktivitas,” tukuknya.

 Muhayatul menyebutkan, Sumatera Barat memiliki wilayah perairan yang cukup luas mencakup sedikitnya tujuh kabupaten/ kota yang berada di wila­yah pesisir. Seperti Pesisir Selatan, Kota Padang, Pa­dang Pariaman dan Kota Pariaman, Agam, dan Pa­saman Barat serta Mentawai yang merupakan daerah kepulauan.

 “Masyarakat di wila­yah pesisir pantai sebagian besar menggantungkan hidup dari laut dan usaha kapal bagan menjadi yang paling banyak menampung tenaga kerja. Untuk itu, kendala dan persoalan yang dihadapi harus men­dapat solusi sehingga usaha kapal bagan dapat be­roperasi dan memenuhi syarat sesuai ketentuan,” tandas Muhayatul. (hsb)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

0 Comments
scroll to top