Close

Administrator di Lingkungan Pemko Solok Dikali Pelatihan

PELATIHAN— Wali Kota Solok Zul Elfian membuka pelatihan coaching dan mentoring bagi administrator di lingkungan Pemko Solok 2022.

SOLOK, METRO–Wali Kota Solok Zul Elfian secara resmi membuka kegiatan pelatihan coaching dan mentoring bagi administrator di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Solok tahun 2022. Ke­giatan tersebut digelar di Kota Bukittinggi. Wali Kota Solok, Zul Elfian mengatakan, berdasarkan Peraturan Lembaga Administrasi Negara No.10 /2018, pengembangan kompetensi merupakan upaya untuk pemenuhan kebutuhan kompetensi PNS. Tentu dengan standar kompetensi jabatan dan rencana pengembangan karier.

Disampaikannya ada tiga jenis kompetensi salah satu­nya kompetensi teknis yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikem­bangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan. Untuk kompetensi manajerial yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi.

Sedangkan kompetensi sosial kultural adalah pengetahuan, keterampilan, dan si­kap/perilaku yang dapat dia­mati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan ma­syarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya, pe­rilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi dan prinsip, yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi dan jabatan.

Pengembangan kompetensi dapat dilakukan dalam bentuk pendidikan atau pelatihan. Pendidikan berupa pemberian tugas belajar pada pendidikan formal dalam jenjang pendidikan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelatihan dapat berupa pe­latihan klasikal yang menekankan pada proses pembelajaran tatap muka di dalam kelas se­perti yang dilakukan dalam kegiatan ini. Dan non klasikal yang menekankan pada pro­ses pembelajaran praktik kerja dan/atau pembelajaran di luar kelas seperti coaching, mento­ring, e-learning, outbond, pertukaran antara PNS dengan pegawai swasta/ badan usaha milik Negara, badan usaha milik daerah, magang atau bentuk pelatihan klasikal lainnya.

Wako mengatakan, pe­ngem­bangan kompetensi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara Nomor 5 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS serta Peraturan Pemerintah (PP) No.17/2020, tidak bisa dibebankan pada organisasi semata namun ada tanggung jawab pegawai dan atasan langsung.  “Bahkan atasan langsung berkontribusi besar dalam pengembangan pegawai yang menjadi bawahannya,” ujar Zul Elfian.

Jadi, kebijakan pengembangan pegawai bukan semata-mata urusan Sekretariat atau Bagian Kepegawaian saja tetapi tanggung jawab semua pihak. Atasan memiliki tanggung jawab yang besar dalam pengembangan kompetensi dan kapasitas bawahannya.

Persentase tanggung jawab pengembangan pegawai yang terbesar ada di tangan atasan langsung yang berkontribusi sebesar 60 persen. Sedangkan tanggung jawab organisasi dan individu masing-masing ber­kontribusi sebesar 20 persen.

Dengan adanya kewajiban pengembangan kompetensi pegawai minimal 20 jam pelajaran per tahun dan terbatas­nya anggaran pengembangan, maka setiap pimpinan harus mengembangkan potensi ba­wahannya melalui berbagai cara.  “Tidak harus melalui pe­latihan klasikal atau tatap muka di kelas, namun bisa melalui metode pengembangan kompetensi yang lain seperti belajar mandiri, bimbingan di tempat kerja, tanya jawab atasan bawahan, magang, serta bentuk pelatihan non klasikal lainnya,” sebut wako.

Pengembangan inovasi pelayanan publik perlu didukung oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) yang inovatif sehingga pengembangan kompetensi ASN yang merupakan hak pegawai mutlak diperlukan. Hal ini disebabkan oleh tuntutan ling­kungan strategis seperti per­kembangan teknologi informasi dan komunikasi, globalisasi, peningkatan daya saing bangsa, serta harapan masyarakat terhadap kinerja pemerintah pusat dan daerah yang terus berkembang sejalan dengan perkembangan dan dinamika masyarakat.

Kepala BKPSDM Bitel, me­nyebutkan bahwa peserta berjumlah 70 orang yang terdiri dari pejabat administrator (e­selon 3) dilingkungan Pemerintah Kota Solok, yang dibagi dalam 2 tahap yakni 35 orang tanggal 1 Maret dan 35 orang esoknya. (vko)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

0 Comments
scroll to top