Close

Adaptasi Perubahan Tata Kelola Keuangan, Pemko Padang Panjang Sampaikan Ranperda ke DPRD

NOTA KEUANGAN—Wali Kota Padang Panjang, Fadly Amran menyerahkan nota keuangan perubahan APBD 2022 kepada Wakil Ketua DPRD, Yulius Kaisar.

PDG.PANJANG, METRO–Pemerintah daerah perlu beradaptasi dalam me­ngikuti perubahan tata ke­lola keuangan daerah. Sehingga perlu ada Peraturan Daerah tentang Pe­ngelolaan Keuangan. Hal itu disampaikan Wali Kota, H. Fadly Amran, BBA Datuak Paduko Malano saat menyampaikan Nota Ranperda tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dalam paripurna DPRD, Senin (19/9).   Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD, Yulius Kaisar dan Imbral, S.E di Ruang Sidang DPRD.

Wako Fadly menjelaskan, perubahan signifikan dari pengelolaan keuangan daerah antara lain pada postur APBD, khususnya pada akun belanja daerah. Di mana sebelumnya belanja daerah terdiri dari Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung.

Sedangkan saat ini di­klasifikasikan menjadi Belanja Operasi, Belanja Mo­dal, Belanja Tidak terduga dan Belanja Transfer.  Selain perubahan tersebut, para pemangku jabatan terkait dengan pelaksa­naan pengelolaan keua­ngan daerah juga menga­lami perubahan. Khusus­nya pengaturan lebih rinci tentang wewenang, tugas pokok dan fungsi setiap pejabat dalam organisasi perangkat daerah.

“Perubahan yang ada, dimaksudkan agar keua­ngan daerah mempunyai manfaat untuk menciptakan masyarakat daerah yang adil, makmur, dan sejahtera,” jelasnya.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Ta­hun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dijelaskan, keuangan daerah meliputi hak daerah untuk memungut pajak dae­rah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman.

Dijelaskan Fadly, untuk pertanggungiawaban ke­uangan daerah diwujudkan dalam bentuk laporan ke­uangan. Laporan keua­ng­an tersebut merupakan wujud dari penguatan trans­paransi dan akun­tabilitas.

Terkait dengan pertang­gungjawaban keuangan daerah, setidaknya tujuh laporan keuangan yang harus dibuat oleh Pemerintah Daerah. Yaitu, neraca, laporan realisasi anggaran, laporan operasio­nal, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

“Selain berbentuk la­poran keuangan, pertanggungjawaban keuangan daerah juga berupa laporan realisasi kinerja. Melalui laporan ini, masyarakat bisa melihat sejauh mana kinerja pemerintah dae­rahnya. Selain itu, laporan ini juga sebagai alat untuk menjaga sinkronisasi dari proses perencanaan hingga pertanggungjawaban yang dilakukan Pemerintah Daerah,” sebutnya. (rmd)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

0 Comments
scroll to top